Kebijakan dan Penelitian Tak Bisa Dipidana – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ekonomi & Bisnis

Kebijakan dan Penelitian Tak Bisa Dipidana

FAJARONLINE, JAKARTA — KPK setuju dengan pendapat Presiden Joko Widodo yang berharap kebijakan dan penelitian institusi pemerintahan tak mudah dipidanakan. Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji melihat persoalan kebijakan dan penelitian hanya layak ditindak jika terjadi kickback atau ada aliran dana yang masuk ke pihak tertentu. ”Kami mengapresiasi pendapat Presiden agar tidak melakukan penghukuman terhadap kebijakan dan penelitian. Sebab, bagi kami, itu persoalan administratiefrecht,” terang Anto, sapaan Indriyanto, Minggu 21 Juni.

Profesor hukum pidana itu menyebut administratiefrecht tidak bisa dinilai dengan hukum pidana. Persoalannya lain lagi jika pada kebijakan dan penelitian di institusi pemerintahan itu terjadi kickback. Artinya, ada kesengajaan menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi dari kebijakan atau proyek-proyek penelitian tersebut. ”Kalau yang mendapatkan kickback dengan berlindung di balik kebijakan ya harus dihukum. Tetapi, kalau soal administratif saja, ya jangan. Ini sudah universal sifatnya,” kata pria yang pernah menjadi staf ahli Kapolri itu.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden menginginkan harmonisasi undang-undang serta para lembaga penegak hukum di Indonesia. Presiden tak ingin peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum malah menimbulkan ketakutan. Juga, menjadi celah untuk menghukum orang yang tidak perlu dihukum. ”Misalnya, jadi celah untuk menghukum pejabat yang membuat kebijakan,” ujarnya. Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK diminta punya kesamaan pandangan terkait hal tersebut.  Luhut mencontohkan pemidanaan Dahlan Iskan oleh kejaksaan yang kemudian malah menimbulkan ketakutan para pejabat. ”Sekarang ini pejabat pada takut karena (kasus, Red) Pak Dahlan,” ujar Luhut.

Presiden juga minta agar penelitian di institusi pemerintah tidak serta-merta dianggap merugikan keuangan negara saat terjadi masalah dalam pelaksanaannya. Pernyataan itu tentu merujuk pengusutan Kejaksaan Agung terhadap kasus pengadaan mobil listrik oleh tiga perusahaan BUMN. Pengadaan tersebut sebenarnya bagian dari penelitian untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Menyapa Lewat Video

Pada bagian lain, sejak diluncurkan 7 Juni lalu, situs www.gardudahlan.com telah dikunjungi lebih dari 200 ribu netizen. Banyak visitor yang memberikan masukan. Salah satunya usulan adanya konten video. Menjawab hal itu, mulai Minggu 21 Juni, Dahlan Iskan menyapa masyarakat lewat video di corong pribadinya tersebut. ”Istri Saya Benar” menjadi video pertama yang di-upload Dahlan. Dalam video berdurasi 2 menit 54 detik itu, Dahlan mengisahkan apa yang terjadi di balik keputusannya menerima penunjukan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi direktur utama (Dirut) PLN.

Mulai pergolakan batin lantaran sang istri khawatir Dahlan tersangkut masalah hukum karena politik sampai syarat-syarat yang diajukannya kepada SBY. Kepada Presiden SBY (kini mantan), Dahlan menyampaikan bahwa dirinya suka mencari terobosan. Pria yang mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Arellano, Manila, Filipina, itu juga tidak mau menjadi Dirut PLN selama lima tahun. Dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya selama tiga tahun. ”Belum sampai tiga tahun, tepatnya 22 bulan, saya sudah diminta berhenti oleh Bapak Presiden untuk kemudian menjadi menteri BUMN,” ucap Dahlan dalam video itu.

Padahal, Dahlan sangat ingin menyelesaikan masalah-masalah di PLN. Mulai sejumlah problem kelistrikan di beberapa kota, gardu induk, hingga bagaimana menyelesaikan pembangkit dan genset yang menggunakan batu bara serta BBM.

Dalam perjalanannya, kegundahan istri Dahlan, Nafsiah Sabri, akhirnya terjadi. Kini Dahlan harus berurusan dengan kejaksaan dan kepolisian sebagai tersangka maupun saksi. ”Istri saya ternyata yang benar. Saya bangga dengan istri saya. Meskipun dia yang benar, tetap saja dia memberikan dukungan sepenuhnya selama mengurusi masalah-masalah hukum ini,” ujar Dahlan. (jpnn/ars-sap)

Click to comment
Ekonomi & Bisnis

Kebijakan dan Penelitian Tak Bisa Dipidana

FAJARONLINE, JAKARTA — KPK setuju dengan pendapat Presiden Joko Widodo yang berharap kebijakan dan penelitian institusi pemerintahan tak mudah dipidanakan. Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji melihat persoalan kebijakan dan penelitian hanya layak ditindak jika terjadi kickback atau ada aliran dana yang masuk ke pihak tertentu. ”Kami mengapresiasi pendapat Presiden agar tidak melakukan penghukuman terhadap kebijakan dan penelitian. Sebab, bagi kami, itu persoalan administratiefrecht,” terang Anto, sapaan Indriyanto, Minggu 21 Juni.

Profesor hukum pidana itu menyebut administratiefrecht tidak bisa dinilai dengan hukum pidana. Persoalannya lain lagi jika pada kebijakan dan penelitian di institusi pemerintahan itu terjadi kickback. Artinya, ada kesengajaan menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi dari kebijakan atau proyek-proyek penelitian tersebut. ”Kalau yang mendapatkan kickback dengan berlindung di balik kebijakan ya harus dihukum. Tetapi, kalau soal administratif saja, ya jangan. Ini sudah universal sifatnya,” kata pria yang pernah menjadi staf ahli Kapolri itu.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden menginginkan harmonisasi undang-undang serta para lembaga penegak hukum di Indonesia. Presiden tak ingin peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum malah menimbulkan ketakutan. Juga, menjadi celah untuk menghukum orang yang tidak perlu dihukum. ”Misalnya, jadi celah untuk menghukum pejabat yang membuat kebijakan,” ujarnya. Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK diminta punya kesamaan pandangan terkait hal tersebut.  Luhut mencontohkan pemidanaan Dahlan Iskan oleh kejaksaan yang kemudian malah menimbulkan ketakutan para pejabat. ”Sekarang ini pejabat pada takut karena (kasus, Red) Pak Dahlan,” ujar Luhut.

Presiden juga minta agar penelitian di institusi pemerintah tidak serta-merta dianggap merugikan keuangan negara saat terjadi masalah dalam pelaksanaannya. Pernyataan itu tentu merujuk pengusutan Kejaksaan Agung terhadap kasus pengadaan mobil listrik oleh tiga perusahaan BUMN. Pengadaan tersebut sebenarnya bagian dari penelitian untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Menyapa Lewat Video

Pada bagian lain, sejak diluncurkan 7 Juni lalu, situs www.gardudahlan.com telah dikunjungi lebih dari 200 ribu netizen. Banyak visitor yang memberikan masukan. Salah satunya usulan adanya konten video. Menjawab hal itu, mulai Minggu 21 Juni, Dahlan Iskan menyapa masyarakat lewat video di corong pribadinya tersebut. ”Istri Saya Benar” menjadi video pertama yang di-upload Dahlan. Dalam video berdurasi 2 menit 54 detik itu, Dahlan mengisahkan apa yang terjadi di balik keputusannya menerima penunjukan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi direktur utama (Dirut) PLN.

Mulai pergolakan batin lantaran sang istri khawatir Dahlan tersangkut masalah hukum karena politik sampai syarat-syarat yang diajukannya kepada SBY. Kepada Presiden SBY (kini mantan), Dahlan menyampaikan bahwa dirinya suka mencari terobosan. Pria yang mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Arellano, Manila, Filipina, itu juga tidak mau menjadi Dirut PLN selama lima tahun. Dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya selama tiga tahun. ”Belum sampai tiga tahun, tepatnya 22 bulan, saya sudah diminta berhenti oleh Bapak Presiden untuk kemudian menjadi menteri BUMN,” ucap Dahlan dalam video itu.

Padahal, Dahlan sangat ingin menyelesaikan masalah-masalah di PLN. Mulai sejumlah problem kelistrikan di beberapa kota, gardu induk, hingga bagaimana menyelesaikan pembangkit dan genset yang menggunakan batu bara serta BBM.

Dalam perjalanannya, kegundahan istri Dahlan, Nafsiah Sabri, akhirnya terjadi. Kini Dahlan harus berurusan dengan kejaksaan dan kepolisian sebagai tersangka maupun saksi. ”Istri saya ternyata yang benar. Saya bangga dengan istri saya. Meskipun dia yang benar, tetap saja dia memberikan dukungan sepenuhnya selama mengurusi masalah-masalah hukum ini,” ujar Dahlan. (jpnn/ars-sap)

Click to comment
Ekonomi & Bisnis

Kebijakan dan Penelitian Tak Bisa Dipidana

FAJARONLINE, JAKARTA — KPK setuju dengan pendapat Presiden Joko Widodo yang berharap kebijakan dan penelitian institusi pemerintahan tak mudah dipidanakan. Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji melihat persoalan kebijakan dan penelitian hanya layak ditindak jika terjadi kickback atau ada aliran dana yang masuk ke pihak tertentu. ”Kami mengapresiasi pendapat Presiden agar tidak melakukan penghukuman terhadap kebijakan dan penelitian. Sebab, bagi kami, itu persoalan administratiefrecht,” terang Anto, sapaan Indriyanto, Minggu 21 Juni.

Profesor hukum pidana itu menyebut administratiefrecht tidak bisa dinilai dengan hukum pidana. Persoalannya lain lagi jika pada kebijakan dan penelitian di institusi pemerintahan itu terjadi kickback. Artinya, ada kesengajaan menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi dari kebijakan atau proyek-proyek penelitian tersebut. ”Kalau yang mendapatkan kickback dengan berlindung di balik kebijakan ya harus dihukum. Tetapi, kalau soal administratif saja, ya jangan. Ini sudah universal sifatnya,” kata pria yang pernah menjadi staf ahli Kapolri itu.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden menginginkan harmonisasi undang-undang serta para lembaga penegak hukum di Indonesia. Presiden tak ingin peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kesamaan persepsi dari para penegak hukum malah menimbulkan ketakutan. Juga, menjadi celah untuk menghukum orang yang tidak perlu dihukum. ”Misalnya, jadi celah untuk menghukum pejabat yang membuat kebijakan,” ujarnya. Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK diminta punya kesamaan pandangan terkait hal tersebut.  Luhut mencontohkan pemidanaan Dahlan Iskan oleh kejaksaan yang kemudian malah menimbulkan ketakutan para pejabat. ”Sekarang ini pejabat pada takut karena (kasus, Red) Pak Dahlan,” ujar Luhut.

Presiden juga minta agar penelitian di institusi pemerintah tidak serta-merta dianggap merugikan keuangan negara saat terjadi masalah dalam pelaksanaannya. Pernyataan itu tentu merujuk pengusutan Kejaksaan Agung terhadap kasus pengadaan mobil listrik oleh tiga perusahaan BUMN. Pengadaan tersebut sebenarnya bagian dari penelitian untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Menyapa Lewat Video

Pada bagian lain, sejak diluncurkan 7 Juni lalu, situs www.gardudahlan.com telah dikunjungi lebih dari 200 ribu netizen. Banyak visitor yang memberikan masukan. Salah satunya usulan adanya konten video. Menjawab hal itu, mulai Minggu 21 Juni, Dahlan Iskan menyapa masyarakat lewat video di corong pribadinya tersebut. ”Istri Saya Benar” menjadi video pertama yang di-upload Dahlan. Dalam video berdurasi 2 menit 54 detik itu, Dahlan mengisahkan apa yang terjadi di balik keputusannya menerima penunjukan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi direktur utama (Dirut) PLN.

Mulai pergolakan batin lantaran sang istri khawatir Dahlan tersangkut masalah hukum karena politik sampai syarat-syarat yang diajukannya kepada SBY. Kepada Presiden SBY (kini mantan), Dahlan menyampaikan bahwa dirinya suka mencari terobosan. Pria yang mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Arellano, Manila, Filipina, itu juga tidak mau menjadi Dirut PLN selama lima tahun. Dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya selama tiga tahun. ”Belum sampai tiga tahun, tepatnya 22 bulan, saya sudah diminta berhenti oleh Bapak Presiden untuk kemudian menjadi menteri BUMN,” ucap Dahlan dalam video itu.

Padahal, Dahlan sangat ingin menyelesaikan masalah-masalah di PLN. Mulai sejumlah problem kelistrikan di beberapa kota, gardu induk, hingga bagaimana menyelesaikan pembangkit dan genset yang menggunakan batu bara serta BBM.

Dalam perjalanannya, kegundahan istri Dahlan, Nafsiah Sabri, akhirnya terjadi. Kini Dahlan harus berurusan dengan kejaksaan dan kepolisian sebagai tersangka maupun saksi. ”Istri saya ternyata yang benar. Saya bangga dengan istri saya. Meskipun dia yang benar, tetap saja dia memberikan dukungan sepenuhnya selama mengurusi masalah-masalah hukum ini,” ujar Dahlan. (jpnn/ars-sap)

Click to comment
To Top