DPR RI: Jokowi akan Setuju Revisi UU KPK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

DPR RI: Jokowi akan Setuju Revisi UU KPK

JAKARTA—Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menegaskan, Presiden Jokowi tidak akan menolak revisi UU KPK.

Pernyataan Jokowi sebelumnya yang menolak rencana revisi UU KPK menurutnya, karena presiden selama ini belum mendapatkan masukan yang utuh tentang apa yang selama ini terjadi di KPK.

“Gak akan presiden menolak. Karena sekarang presiden mulai mendapat masukan tentang apa yang selama ini terjadi dengan KPK yang memang harus dievaluasi. Tidak mungkin di KPK itu tidak ada apa-apa karena memang nyatanya disana banyak masalah. Karena itu saya rasa sekarang presiden mulai mengerti,” ujar Fahri kepada wartawan diJakarta, Senin (22/6).

Dia menegaskan, sampai saat ini pemerintah belum mengirimkansuratresmi penolakan terkait rencana revisi tersebut. Tapi dirinya menegaskan bahwa menkumham sebagai kepanjangan tangan presiden sudah menyetujui hal itu.

“Iya. Menkumham kan presiden di bidang hukum dan ham,” tegasnya.

Menurut Fahri revisi UU KPK adalah kepeningan nasional yang diatas kepentingan kelompok-kelompok yang selama ini menolak. “Banyak juga mohon maaf keluarga yang hidup dari isu ini. Tapi kita berpikir ini demi kepentingan nasionalo,” tambahnya.

Ditanyakan mengenai masalah penyadapan yang menurut plt Wakil Ketua KPK, Indiarto Senodadji akan membuat KPK tidak punya taji, Fahri menjawab bawah hal itu sudah menjadi keputusan MK.

Dia membandingkan kalau lembaga penegak hukum seperti KPK bisa mengambil jalan pintas untuk menangkap koruptor dengan cara menyadap, maka katanya sekalian saja dihidupkan kembali program penembak misterius (petrus).

“Kalau anda boleh mengambil jalan pintas untuk menangkap korban, maka sekalian saja kita hidupkan petrus. Penyadapan, dasarnya UU intelijen lama yang membolehkan operasi intelijen sampai membunuh orang. Ini UU sudah diamandemen 4 kali harus dilihat dasarnya UUD amandemen baru dong, gak boleh dasar amandemen yang lama,” tegasnya.

Dengan demikian menurut Fahri, keliru kalau ada yang mengatakan tanpa penyadapan KPK tidak akan efektif.

“Ya penyadapan itu ampuh, sama dengan petrus bunuh orang di pinggir jalan ampuh. Masa ampuh jadi dasar. Apa itu yang kita mau?,” ujar Fahri beretorika. (fmc)

Click to comment
To Top