KNPI : Belum Saatnya UU KPK Direvisi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

KNPI : Belum Saatnya UU KPK Direvisi

JAKARTA – Pro dan kontra terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus bergulir. Sejumlah pihak ada yang menilai usulan revisi UU KPK sebagai wujud untuk melemahkan tugas-tugas KPK dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi.

Harusnya, yang menjadi fokus revisi UU KPK ini terkait dengan kewenangan penyidikan oleh tiga institusi penegak hukum, yakni, KPK, Polri dan Kejaksaan. Seperti yang tertuang dalam pasal 50 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

Dimana dalam pasal tersebut menyebutkan jika terjadi pertentangan kewenangan penyidikan antara KPK dan Polri dan antara KPK dengan Kejaksaan.

Sementara, dalam pasal 50 ayat 3 dan 4 disebutkan jika KPK telah melakukan penyidikan terhadap suatu perkara sedangkan pada saat yang sama ternyata perkara tersebut juga dilakukan penyidikan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dinyatakan Kejaksaan dan Polri tidak lagi berwenang melakukan penyidikan.

“Ini masalah yang terjadi sesungguhnya itu didalam pasal tersebut. Hal inilah yang seharusnya menjadi fokus revisi, bukan kepada persoalan kewenangan pengangkatan penyidik KPK dan kewenangan melakukan penyadapan” jelas Kepala Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (Kabidkumham DPP KNPI), Adherie Zulfikri Sitompul, Senin (22/6).

Olehnya itu, KNPI sangat menyayangkan langkah yang diambil Kemenkum HAM, Yasonna Laoly yang telah memasukkan UU KPK ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 tanpa melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan beberapa RUU yang telah ada, yakni RUU KUHP, KUHAP, Tipikor.

“Terutama tanpa melibatkan institusi hukum itu sendiri yakni Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan KPK. KNPI memandang bahwa UU KPK belum saatnya di revisi karena telah dapat dibuktikan secara faktual dan kasat mata keberhasilan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat dan pihak lainnya yang terlibat dalam kasus korupsi yang merupakan extra ordinari crime. (hrm)

To Top