Menang di Praperadilan, Mantan Bupati Kritik Penegak Hukum. Katanya Ini Persoalan Abal-Abal – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Menang di Praperadilan, Mantan Bupati Kritik Penegak Hukum. Katanya Ini Persoalan Abal-Abal

PENAJAM – Meski telah memenangkan sidang gugatan praperadilan atas Polda Kalimantan Timur, Mantan Bupati dan Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) tetap melayangkan kritikan pedas terhadap para penegak hukum yang menangani kasusnya.

Andi Harahap sebelumnya tersangkut kasus dugaan pemalsuan izin lahan tambang batu bara PT South Pacific Resources (SPR). Menurutnya, kemenangan yang diraih bukan miliknya semata. Melainkan kemenangan PPU.

“Saya hanya berjuang, rakyatlah yang mendoakan. Tanpa doa tidak akan bisa (menang),” kata Andi Harahap, Senin (22/6).

Kasus yang disangkakan padanya, menurut Andi, terkesan dibuat-buat. Pasalnya, izin yang dikeluarkan diklaim sudah memenuhi prosedur. “Ini persoalan abal-abal. Saya rasa teman-teman wartawan tahu semua. Masak bupati memalsukan tanda tangan bupati. Ini kan lucu,” tuturnya.

Di samping itu, dia juga menilai tidak logis ketika kasus yang sudah di SP3 hasil gelar perkara Polda Kaltim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim kini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam.

“Kok dari Kejati turun ke Kejari. Yang kasih keluar P21 malah Kejari,” ungkapnya.

Dia malah balik mempertanyakan ketegasan aparat terhadap izin yang saat ini dikeluarkan untuk PT Paser Prima Coal Indonesia (PPCI). “Itu izin dari mana. Sudah nambang lagi,” tegasnya. “Tidak mungkin saya menang di kasasi tanpa adanya fatwa hukum. Benar dikatakan salah. Perampoknya tidak ditangkap,” sambungnya.

Sebelumnya, permohonan praperadilan Andi Harahap terhadap penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kaltim dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Praperadilan tersebut terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan di Mentawir, PPU.

Sidang putusan berlangsung Selasa (16/6), dihadiri kuasa hukum dan kerabat Andi Harahap. Hakim tunggal Makmurin Kusumastuti menyatakan, proses hukum yang menjerat Andi Harahap bermasalah. Ia memerintahkan proses penyidikan diulang, lantaran setelah dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3), ada proses hukum yang dianggap tidak tepat. (edw/one/k18/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top