Mendaftar di KPUD, Pencalonan Anak Bupati Gowa Dipertanyakan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Mendaftar di KPUD, Pencalonan Anak Bupati Gowa Dipertanyakan

GOWA – Senin (22/6) petang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gowa telah resmi menutup pendaftaran terhadap bakal calon yang mendaftar melalui jalur independen (perseorangan) untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) pada 9 Desember mendatang.

Bersamaan dengan itu, sudah ada beberapa bakal calon yang resmi mendaftarkan dirinya mengambil bagian dalam pesta demokrasi itu. Namun, dari beberapa nama yang terdaftar, ada anak dari petahana (Bupati Gowa), Adnan Purichta Ichsan ikut serta dalam proses pendaftaran tersebut.

Menanggapi soal pendaftaran Adnan, Pemerhati Pilkada Gowa, Muhammad Luqman Naja meminta kepada KPUD Gowa agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan verifikasi berkas bakal calon dari perseorangan ini.

“Setelah penutupan pendaftaran, petugas komisi langsung melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen. Verifikasi antara lain menghitung jumlah dukungan dan sebaran wilayahnya. Sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya dokumen ganda,” jelas Luqman kepada Fajar Online, Selasa (23/6).

Sebagai penyelenggara, lanjut Luqman KPUD dalam melakukan verifikasi harus sesuai dengan tahapan Pilkada yang telah diatur dalam Undang-undang tentang Pilkada tahun 2015 dengan melakukan verifikasi administrasi sampai 18 Juni.

Selanjutnya pada 19 Juni, dilakukan verifikasi faktual di mana petugas PPK dan PPS turun mengecek kebenaran berkas dukungan dan menyeimbangkan dukungan itu merata disetiap desa, kelurahan dan kecamatan.

“Apakah benar didukung dengan sukarela atau manipulasi. Termasuk proses pengumpulan KTP warga yang digerakkan oleh perangkat pemerintahan di desa untuk bakal calon perseorangan tertentu patut dipertanyakan apakah ini sah dan tidak melanggar aturan teknis yang dipersyaratkan,” paparnya.

[NEXT-FAJAR]

Terkait dengan pencalonan Adnan yang merupakan anak dari petahana, Luqman mewanti-wanti kepada KPUD Gowa agar lebih berhati-hati. Mengingat untuk kasus dinasti politik telah jelas larangannya dan diatur dalam Undang-undang Pilkada.

“Yang telah mendaftar di KPUD Gowa dari keluarga petahana ini juga patut dipertanyakan, apakah KPUD Gowa tetap melanjutkan tahapan verifikasi terhadap calon yg dimaksud atau tidak? Sementara gugatan di MK terkait pasal dinasti masih tetap bergulir dan belum ada keputusan final atau incrach dari sidang judicial review tersebut,” lanjut Luqman.

Sementara, jika menanggapi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU/VI/2015 tentang penjelasan beberapa aturan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang salah satu pasalnya itu adalah membolehkan keluarga petahana ambil bagian di pilkada hanya jika petahana itu mundur dari jabatannya. “Batasan ini pun harus diperjelas agar tdk terjadi multi tafsir dan kontra produktif dalam penerapannya mengingat keputusan MK pun belum kelar hingga hari ini,” pungkasnya.

“Jika memang mereka berdalih menunggu hasil judicial review yang sedang bergulir di MK, maka seharusnya juga mereka menunggu hasil keputusan MK, jangan dulu mendaftar. Karena yang berlaku sekarang aturan yang melarang tentang keluarga petahana untuk ikut dalam pilkada,” tutup Luqman. (hrm)

To Top