Amirul Paparkan Provinsi Kepton, Mendagri Setuju untuk Dimekarkan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Amirul Paparkan Provinsi Kepton, Mendagri Setuju untuk Dimekarkan

JAKARTA – Angin segar kembali bertiup. Harapan untuk terciptanya pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (sebelumnya Buton Raya) mulai ada sedikit harapan. Harapan yang bisa membangkitkan semangat masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).

Selasa (23/6) Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo diruang rapat Komisi II. Dalam RDP yang juga membahas tentang DOB, legislator asal Sultra, MZ Amirul Tamim sempat memberikan pandangan terkait dengan pembahasan Daerah Otonom Baru (DOB). Tentunya yang dimaksud adalah soal Pemekaran Kepton.

“Kepulauan Buton saya sendiri memberikan pandangan terkait adanya agenda pemerintah dan DPR yang akan membahas DOB terkait dengan warisan pemerintah dan DPR yang lalu yaitu kelompok 65 dan 22 yang menjadi prioritas,” jelas Amirul kepada awak Fajar Online diruang kerjanya, kemarin.

Akan tetapi, terkhusus di Sultra, Amirul secara memberikan pandangan bahwa Sultra begitu luas. Saking luasnya, daerah tersebut minimal harus dipecah menjadi dua Provinsi yang sebelumnya memang sudah ada deklarasi dan wacana gagasan untuk pemekaran tersebut.

“Saat RDP itu saya melempar gagasan ide itu didepan Mendagri dengan beberapa argumentasi antara lain, pertama bahwa Sultra wilayah yang luas meliputi sebagian daratan Sulawesi dan sebagian berada di kepulauan,” urainya.

Lanjut Amirul, jika peta Indonesia dilipat menjadi dua, maka Sultra akan berada pada posisi lipatan peta itu. Artinya, Sultra berada ditengah-tengah dan strategis karena diapit oleh alur laut kepulauan Indonesia (Alki) dua dan tiga.

Ketiga, semua wilayah Sultra memiliki sumber daya alam yang cukup potensial. Dimana kalau dieskplorasi dan eksploitasi. tidak bisa ber-alur ke Kendari. Karena langsung memiliki aksesnya keluar. “Oleh sebab itu dengan pengalaman yang ada di Sultra dengan sebagian aksesnya tidak berorientasi ke Kendari sebaiknya dimekarkan,” pungkas mantan Walikota Baubau dua periode ini.

[NEXT-FAJAR]

Bagaimana respon Mendagri, Tjahjo Kumolo setelah mendengar penjelasan Amirul Tamim? Reaksi yang diperlihatkan sungguh diluar dugaan. Lanjut Amirul, Tjahjo Kumolo langsung memberikan respon positif dengan menyetujui agar Sultra dapat dimekarkan menjadi dua Provinsi.

“Alhamdulillah, respon Pak Menteri sangat positif. Mungkin Pak Menteri punya pengalaman tersendiri karena sudah pernah berada di Sultra dan merasakan bagaimana persoalan di Sultra. Sehingga setelah mendengar penjelasan saya, langsung disetujui untuk pemekaran Sultra dilakukan,” katanya lega.

Namun, yang perlu diperhatikan saat ini adalah dokumen berkas pemekaran Provinsi Kepton agar segera diusulkan ke Kemendagri maupun DPR secepatnya. Pasalnya, dalam RDP tersebut telah terjadi kesepakatan antara Komisi II dengan pemerintah akan membahas DOB kelompok 65 dan 22 termasuk dengan usulan lainnya yang menjadi prioritas.

“Meski dokumennya belum masuk, tapi dalam RDP sudah disampaikan dan mendapat respon dari Mendagri. Jika dokumennya sudah bisa dimasukkan, ada kemungkinan tahun ini pembahasan Provinsi Kepton sudah bisa dimulai bersama dengan DOB kelompok 65 dan 22 yang belum sempat diketok palu,” tutupnya. (hrm)

 

To Top