Komisi VIII Ngapain, Pengurusan Haji Masih Berantakan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Komisi VIII Ngapain, Pengurusan Haji Masih Berantakan

JAKARTA- Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia terus menjadi sorotan. Pasalnya ibadah yang dilaksanakan satu kali tiap tahunnya itu masih menyimpan segudang masalah.

Atas dasar itu, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji (Amphuri) Joko Asmoro mendesak Komisi VIII DPR RI segera merevisi UU tentang Penyelenggaraan Haji. Mengingat pelaksanaan haji sudah tinggal menghitung bulan.

“UU 13/2008 tentang Penyelenggaran Haji masih lemah. Baik itu ketentuan, tata kelola, efisiensi dan pelayanan kepada jamaah haji dan umrah didalamnya,” tegas Joko kepada wartawan beberapa saat lalu, Selasa (23/6).

Pihaknya bersama sejumlah akademisi dan pakar di bidang haji dan umrah sudah menyusun draft yang akan menjadi bahan masukan dalam RUU perubahan tata kelola haji dan umrah.

“Didalamnya berisi sembilan poin. Salah satunya ketentuan pelayanan haji di arab saudi, termasuk pemondokan, katering dan transportasi yang memungkinkan dilakukan penyewaan tahun jamak dan penujukan terbatas. Sehingga bisa lebih menghemat,” kata Joko.

Naskan dan draft RUU itu nantinya akan disampaikan ke Kementerian Agama dalam waktu dekat, sehingga Komisi VIII DPR RI dapat segera mensahkannya.

Sebagaimana diketahui, banyak pihak yang mengtakan Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengandung kelemahan-kelemahan yang cukup serius dalam ketentuan, tata kelola, efisiensi dan pelayananan kepada jamaah haji dan umrah.

Dengan terbitnya Undang undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, UU tentang Penyelenggaraan Haji juga perlu dilakukan harmonisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, sekelompok masyarakat yang salah satunya diinisiasi oleh Anggito Abimanyu dan akdemisi dari universitas Islam menyusun Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU 13 tahun 2008 tersebut. [zul]

loading...
Click to comment
To Top