Temuan BPK di KPU, Ray Rangkuty: Polisi, KPK, Kejaksaan Harus Proses – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Temuan BPK di KPU, Ray Rangkuty: Polisi, KPK, Kejaksaan Harus Proses

JAKARTA-Untuk mengantisipasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin ditekan atas penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baiknya pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera turun.

Demikian disampaikan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti saat diskusi di media centre KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/6)

“Kepolisian, Kejaksaan, dan tak terkecuali KPK, juga harus turun demi membuat masalah ini clear. Karena ada tendensi bahwa audit BPK ini bisa menghentikan Pilkada,” kata Ray.

Selain itu, Ray juga meminta agar ke depannya KPU harus bisa transparasi terhadap anggarannya. Kasus temuan BPK ini harus dijadikan pelajaran untuk Husni Kamil Manil Cs.

“KPU juga ke depan harus bisa transparasi dengan anggaran, sehingga tidak seperti ini,” demikian Ray

Sebelumnya perwakilan BPK datang ke DPR untuk menyerahkan hasil temuan mereka seperti yang diminta oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi II. Dalam laporan BPK tersebut ditemukan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup material untuk mengganti istilah signifikan.

Total seluruh temuan terhadap ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan kurang lebih sebesar Rp 334 miliar. Dimana terhadap ketidakpatuhan itu, ada tujuh unsur yang ditemukan yaitu: Indikasi kerugian negara Rp 34 miliar; Potensi kerugian negara Rp 2,2 miliar; Kekurangan penerimaan Rp 7,3 miliar; Pemborosan Rp 9,7 miliar; Yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93 miliar; Lebih pungut pajak Rp 1,35 miliar; Temuan administrasi Rp 185,9 miliar. [rus/rmol]

loading...
Click to comment
Ragam

Temuan BPK di KPU, Ray Rangkuty: Polisi, KPK, Kejaksaan Harus Proses

JAKARTA-Untuk mengantisipasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin ditekan atas penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baiknya pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera turun.

Demikian disampaikan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti saat diskusi di media centre KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/6)

“Kepolisian, Kejaksaan, dan tak terkecuali KPK, juga harus turun demi membuat masalah ini clear. Karena ada tendensi bahwa audit BPK ini bisa menghentikan Pilkada,” kata Ray.

Selain itu, Ray juga meminta agar ke depannya KPU harus bisa transparasi terhadap anggarannya. Kasus temuan BPK ini harus dijadikan pelajaran untuk Husni Kamil Manil Cs.

“KPU juga ke depan harus bisa transparasi dengan anggaran, sehingga tidak seperti ini,” demikian Ray

Sebelumnya perwakilan BPK datang ke DPR untuk menyerahkan hasil temuan mereka seperti yang diminta oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi II. Dalam laporan BPK tersebut ditemukan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup material untuk mengganti istilah signifikan.

Total seluruh temuan terhadap ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan kurang lebih sebesar Rp 334 miliar. Dimana terhadap ketidakpatuhan itu, ada tujuh unsur yang ditemukan yaitu: Indikasi kerugian negara Rp 34 miliar; Potensi kerugian negara Rp 2,2 miliar; Kekurangan penerimaan Rp 7,3 miliar; Pemborosan Rp 9,7 miliar; Yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93 miliar; Lebih pungut pajak Rp 1,35 miliar; Temuan administrasi Rp 185,9 miliar. [rus/rmol]

loading...
Click to comment
To Top