ICW : Presiden Harus Tolak Revisi UU KPK! – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

ICW : Presiden Harus Tolak Revisi UU KPK!

FAJARONLINE, JAKARTA – Indonesia Corruption Watc (ICW) mendesak agar Presiden Joko Widodo menolak rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disepakati masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

Salah seorang peneliti ICW Emerson mengatakan posisi DPR yang setuju mempercepat pembahasan Revisi UU KPK pada Prolegnas 2015 dengan alasan untuk memperkuat KPK tidak dapat diterima karena poin krusial yang akan diubah justru saat ini menjadi jantung kekuatan KPK.

“Keputusan ini telah memperburuk citra DPR di mata publik karena pada saat yang bersamaan DPR telah mendukung dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota,” kata Emerson dalam siaran persnya.

Secara garis besar, kata diw ada lima isu krusial yang akan dimasukkan oleh DPR dalam naskah Revisi UU KPK yaitu, pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas KPK, penghapusan kewenangan penuntutan, pengetatan rumusan “kolektif-kolegial”, dan pengaturan terkait Plt Pimpinan jika berhalangan hadir.

“Patut diduga ada konflik kepentingan yang besar dibalik dukungan seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut,” ujarnya.

Lanjut dia, dari data KPK sejak 2004-kini menyebutkan ada 76 politisi Senayan yang telah dijerat oleh KPK karena terlibat korupsi. Selain itu, tuduhan DPR yang menyebut adanya abuse of power di KPK sebagai justifikasi pentingnya revisi UU KPK tidak didukung oleh bukti yang kuat.

“Demikian pula tidak ada kondisi darurat yang menjadi dasar dimasukkannya revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015,” ungkapnya.

Olehnya itu, ICW mendesak Presiden Jokowi tetap konsisten mendukung penguatan KPK dengan cara menolak gagasan DPR memasukkan revisi UU KPK tersebut.

loading...
Click to comment
To Top