DPRD Pangkep : KPU Harus Transparan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

DPRD Pangkep : KPU Harus Transparan

FAJARONLINE,MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mencurigai jalur independen yang ditempuh oleh dua Bakal Calon (Balon) Bupati.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Pangkep, Rizaldi Parumpa, mengatakan, Jalur independen dengan persyaratan minimal 30.455 bukan syarat yang gampang dipenuhi dalam waktu satu bulan. Pasalnya, dirinya mencontohkan PPP yang memiliki kursi terbanyak kedua di Pangkep hanya mendapat dukungan sekitar 23.000 suara.

“Kita tidak berani bilang KPU bermain. Tapi terpenting KPU harus berani transparan kalau perlu upload di media sosial apa betul atau tidak dukungan tersebut,” tegasnya.

Ketua PPP Pangkep tersebut menjelaskan, dirinya sempat mempertanyakan dukungan independen di Kecamatan Labakkang. Dirinya menemukan ada KTP yang diambil dengan ditukarkan uang Rp10 ribu, adapula yang mengambil KTP dengan mengasnamakan untuk beberapa calon lain. Diantaranya mengatasnamakan Hamka H Padellang dan Syamsuddin A Hamid.

” Kita tidak enaknya kalau kita yang di DPRD yang koreksi karena kita orang partai. Karena sangat mustahil bisa dapat KTP 30.000. Nah sekarang ini Balon dalam waktu sebulan bisa mengumpulkan 35.000. Kalau KTP mungkin bisa karena banyak cara misalnya dikoperasi atau di Capil cuman persoalannya mendukung atau tidak,” jelasnya.

Rizal di menambahkan, sebaiknya calon tersebut dipermasalahkan lebih awal dari pada nanti diakhir. Karena yang menjadi permasalahan jika calon independen menang, pasti akan di cari dukungannya, dan jika ada ditemukan maka dari KPU hingga lurah, desa akan bermasalah. ” pasti dicari oleh lawannya. Jadi sebelum bermasalah ini barang kitab harus transparan sejak awal. Saran kami di DPRD KPU transparan terbuka ke publik.

Anggota DPRD Pangkep lainya, M Saleh KPU dituntut agar betul-betul memverifikasi faktual dan transparansi ke publik. ” Aturan harus betul-betul murni dengan KTP dan harus jelas tandatangan. Karena banyak calon bupati yang mengambil KTP tapi tidak dengan tandatangan, ” bebernya.(ksa)

loading...
Click to comment
To Top