Pembangunan Infrastruktur Berpotensi Terlambat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Pembangunan Infrastruktur Berpotensi Terlambat

 

PURBALINGGA, RAJA – Pencairan dana desa di Kabupaten Purbalingga saat ini baru bisa diterima beberapa desa. Belum cairnya dana desa tersebut tentunya berpotensi terhadap pembangunan infrastruktur di desa mengalami keterlambatan. Pemerintah desa berharap agar proses pencairan dana desa ini dapat lebih cepat dan tidak melalui birokrasi yang rumit, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didesa bisa maksimal dan dapat segera terlaksana. Hal itu diungkapkan oleh Ngudi Wismantoro, SH, Sekretaris Paguyuban Kades dan Perangkat Desa Purbalingga “Wirapraja”, belum lama ini.
Menurutnya, selama ini operasional dipinjam dari pihak ketiga. Hal tersebut kami lakukan demi penyelenggaraan pemerintahan desa tetap jalan. “Namun ada hal yang kami sendiri bingung bagaimana jalan keluarnya, tentang penghasilan tetap (siltap) para aparatur pemerintahan desa, uang untuk menggaji pamong desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, yang sampai saat ini belum terealisasi,” jelas Ngudi Wismantoro, yang juga Kades Klapasawit Kecamatan Kalimanah.
Selain itu tambahnya, bahwa pembangunan infrastruktur desa ini idealnya di bulan Juni 2015 sudah mulai terlaksana. Hal ini penting karena sebelum tahun 2016, desa harus melaksanakan Musrenbang dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa 2016. Dengan keterlambatan pencairan dana desa, maka pembangunan fisik terlambat.
“Biasanya bulan Juni atau Juli masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan Musrenbang, makanya sebelum akhir tahun, harusnya pembangunan telah terlaksana sehingga tidak tumpang tindih. Maka kami berharap sisa dari dana desa yang belum turun dapat diturunkan segera,” harapnya.
Plt Kepala Desa Gemuruh Mulyanto SH mengatakan, belum cairnya seluruh dana desa membuat desa harus mengambil skala prioritas pembangunan. Karena dengan keterlambatan pencairan dana desa ini, maka pemerintah desa harus menyesuaikan pelaksanaan pembangunan. “Namun kami berharap agar dana desa yang belum cair seluruhnya, untuk dapat segera dicairkan sehingga pelaksanaan pembangunan didesa dapat terlaksana tepat waktu,” pintanya.
Sementara Kades Bojanegara Widi Suhartanto mengatakan, belum cairnya dana desa ini memang banyak membawa konsekuensi. “Kami berharap pencairan seluruh dana desa ini dapat segera cair, sehingga tidak sampai terjadi pembatalan atau pengurangan porsi pembangunan,” jelasnya singkat.
Ketua Komisi I DPRD Kab. Purbalingga Hari Ani Indah P, SE saat dihubungi Kamis (25/6) mengatakan, bahwa keterlambatan pencairan dana desa tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan di Pemerintahan Kab. Purbalingga. Hal tersebut karena adanya revisi atas PP No.60 / 2014 menjadi PP No.22/2015, dimana pihak pemerintah daerah juga harus mengubah aturan yang di bawahnya. “Ini salah satu yang menyebabkan kita mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana desa ke desa-desa. Dan keterlambatan dana desa bukan hanya di wilayah Purbalingga saja tapi juga di kabupaten/kota lainnya,” ucapnya. (ss)

loading...
Click to comment
To Top