Rombongan Wabup Grobogan Dihentikan Lantas – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Rombongan Wabup Grobogan Dihentikan Lantas

GROBOGAN, RAJA – Satuan lalulintas Polres Grobogan, Jawa Tengah, menggelar penertiban para pengguna jalan, baik sepeda motor maupun roda empat. Dalam peneriban ini Polres Grobogan tidak pilih-pilih. Tak terkecuali rombongan wakil bupati (wabup) Grobogan H Icek Baskoro, SH saat melintas di jalur Getas Rejo juga dihentikan oleh petugas Satlantas Polres Grobogan.

Usut punya usut ternyata rombongan wabup yang hendak melintas di jalur tersebut dikawal oleh mobil dari Dinas Perhubungan (Dishub) Grobogan yang memasang lampu rotator. Padahal menurut ketentuan yang boleh memakai lampu rotator adalah mobil Kepolisian Republik Indonesia, mobil Ambulance dan mobil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sehingga saat itu petugas langsung menghentikan pengawalan dari Dishub dan digantikan pengawalan dari Polres Grobogan.
Kapolres Grobogan AKBP Indra Darmawan Iriyanto melalui Kasatlantasnya AKP Parno membenarkan telah menghentikan rombongan wabup yang melintas saat dikawal mobil Dishub yang memakai lampu rotator.
“Sebelumnya sudah kami koordinasikan pada Dishub dan ajudan dari wabup supaya nanti kalau minta pengawalan minta ke polisi, dan polisi siap mengawal kemana saja, tapi kemarin anggota saya sudah telpon ke ajudan wabup katanya tidak berkenan dikawal, tapi kenyataannya setelah melintas dikawal sama mobil Dishub, apa boleh buat saya printahkan sama anggota untuk dihentikan dan digantikan oleh polisi,” jelas Parno.
Parno menambahkan bahwa sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 59, di situ sudah sudah diatur dengan jelas yakni tentang penggunaan lampu isyarat dan sirine, antara lain lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus, imbuh Parno.
”Adapun pelanggaran Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 59 bisa dikenai pidana sebagaimana pasal 287 ayat (4): Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),” tandas Parno. (awg)

loading...
Click to comment
To Top