Izinkan Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik, KPK Kritik Menteri Yuddy – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Izinkan Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik, KPK Kritik Menteri Yuddy

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan kritikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi. Kritikan tersebut menyusul rencana Yuddy yang mengeluarkan surat edaran yang berisi izin penggunaan mobil dinas untuk mudik.

Hal itu pun mendapat reaksi keras dari komisi anti rasuah itu. KPK berpedoman pada prinsip bahwa barang negara tak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi.

Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi SP bahkan mengkritik Yuddy lantaran kebijakannya yang mengizinkan penggunaan mobil dinas untuk mudik. Menurut Johan, semestinya Yuddy bisa menjadi panutan dalam membuat kebijakan “Pejabat negara harus menjadi contoh,” kata Johan, Minggu (28/6).

Johan mengakui, KPK memang tidak bisa melarang Yuddy dengan kebijakannya tentang mobil dinas untuk mudik. Sebab, pelarangan penggunaan mobil dinas untuk mudik merupakan urusan pemerintah.

Namun demikian mantan juru bicara KPK itu tetap mengimbau agar mobil dinas yang notabene milik negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan mudik, kata Johan, tergolong urusan pribadi. “KPK sifatnya hanya mengimbau. Terserah kementerian,” ucap mantan juru bicara KPK itu. (jpnn)

loading...
Click to comment
Nasional

Izinkan Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik, KPK Kritik Menteri Yuddy

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan kritikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi. Kritikan tersebut menyusul rencana Yuddy yang mengeluarkan surat edaran yang berisi izin penggunaan mobil dinas untuk mudik.

Hal itu pun mendapat reaksi keras dari komisi anti rasuah itu. KPK berpedoman pada prinsip bahwa barang negara tak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi.

Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi SP bahkan mengkritik Yuddy lantaran kebijakannya yang mengizinkan penggunaan mobil dinas untuk mudik. Menurut Johan, semestinya Yuddy bisa menjadi panutan dalam membuat kebijakan “Pejabat negara harus menjadi contoh,” kata Johan, Minggu (28/6).

Johan mengakui, KPK memang tidak bisa melarang Yuddy dengan kebijakannya tentang mobil dinas untuk mudik. Sebab, pelarangan penggunaan mobil dinas untuk mudik merupakan urusan pemerintah.

Namun demikian mantan juru bicara KPK itu tetap mengimbau agar mobil dinas yang notabene milik negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan mudik, kata Johan, tergolong urusan pribadi. “KPK sifatnya hanya mengimbau. Terserah kementerian,” ucap mantan juru bicara KPK itu. (jpnn)

loading...
Click to comment
To Top