Begini Isi Lengkap Permohonan Praperadilan Kedua IAS – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Begini Isi Lengkap Permohonan Praperadilan Kedua IAS

JAKARTA–Sidang praperadilan yang dimohonkan Ilham Arief Sirajuddin atad KPK terkait kasus dugaan korupsi PDAM Kota Makassar bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 1 Juli 2015. Dipimpin hakim tunggal Hakim Amat Khusairi.

Materi permohonan praperadilan Ilham dibacakan secara bergantian oleh kuasa hukum Ilham di antaranya Aliyas Ismail, Jhonson Panjaitan, serta Robinson. Dalam permohonan tersebut di antaranya menegaskan bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka bertentangan dengan asa nebia en idem (perkara sama).

Mereka mengutip penjelasan pakar hukum pidana UMI, Prof Hambali Thalib yang menegaskan nebis en idem menyebabkan seseorang tidak boleh dihukum untuk perkara yang sama. Asa itu menegaskan bahwa perkara yang sama, objek yang sama dan subjek yang sama, tidak boleh diadili dua kali untuk peradilan yang sama.

Ilham juga menyebut dalam permohonannya bahwa penerbitan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-8/KPK/06/2015 tertanggal 4 Juni 2015 dan Surat Perintah Penyidikan No: Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang dijadikan dasar menersangkakan kembali Ilham, tidak sah. Alasannya, kedua surat tersebut juga menjadikan sprindik lama tertanggal 29 Juni 2102 dan LHP lama serta LKTPK lama sebagai dasar pertimbangan. Padahal keduanya sudah dianggap tidak bisa dijadikan dasar karena pada praperadilan pertama pengadilan sudah membatlkan semua itu.

Alasan lainnya adalah kedua surat tersebut diterbitkan tidak didasari pada adanya pengaduan dan laporan yang baru. Selain itu, kedua surat tersebut lebih dulu terbit dari pengembalian barang bukti dan penyitaan kembali barang bukti tersebut. Pertanyaannya, dengan dasar apa KPK menerbitkan LKPTK tanpa adanya laporan, surat perintah penyelidikan dan proses penyelidikan?

Poin lain, pemohon menganggap segala proses penyidikan ulang di KPK dianggap tidak sah. Karena Aminuddin yang ditugaskan di Direktorat Penyelidikan Deputi Penindakan dan menjadi Ketua Tim Penyelidik dalam perkara ini, bukanlah penyelidik berdasarkan KUHAP dan UU 20 Tahun 2002 tentang KPK. Dalihnya, pasal 4 KUHAP menegaskan “penyelidik adalah setiap pejabat polisi RI.” Juga pasal 39 ayat II UU 30/2002 tentang KPK menegaskan “penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK.
Dua aturan di atas menegaskan bahwa KPK tidak ada kewenangan mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum selain dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Sementara Aminuddin ternyata berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemohon menegaskan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Aminuddin batal demi hukum. Hal itu juga sudah terjadi pada pertimbangan hukum dalam perkara Hadi Purnomo.

Selain Aminuddin, Ambarita Damanik, Plt Direktur Penyidik sekaligus penyidik juga bukan penyidik sebagaimana dalil di atas. Faktanya, A Damanik ternyata telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai Skep Kapolri Kep/948/XI/2014 tertanggal 25 November 2014. “Kami optimis memenangkan lagi praperadilan kedua ini,” tegas kuasa hukum IAS, Aliyas Ismail. (hrm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top