Kada Sengaja Mundur Untuk Menghindari Petahana – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Pilkada

Kada Sengaja Mundur Untuk Menghindari Petahana

FAJARONLINE, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PPP M.Z. Amirul Tamin mengatakan adanya beberapa kepala daerah (kada) yang sudah melayangkan surat pegunduran diri ke Mendagri menindikasikan para kepala daerah tersebut ingin menghindari status Petahana dan memuluskan langkah keluarga mereka untuk maju pada Pilkada nanti.

“Ada indikasi bahwa untuk menghindari yang dimaksud sementara menjabat (Petahana) maka sebelum proses pendaftaran, pejabat yang bersangkutan berhenti dalam jabatannya. Sehingga yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan atau dinasti dari yang bersangkutan bisa maju sebagai kepala daerah di daerah yang pernah dijabatnya,” kata Amirul saat dihubungi via telepon.

Terkait dengan politik dinasti yang diatur dalam UU Pilkada, Amirul mengungkapkan sebenarnya pada waktu dibahas undang-undang itu ada pro-kontra. Dari sisi hak-hak sebagai warga negara setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Tetapi di sisi lain dalam praktek berbangsa dan bernegara khususnya di dalam proses kepemimpinan kepala daerah atau jabatan kepala daerah, sistem dinasti di masyarakat yang belum begitu kuat.

“Dan pengalaman-pengalaman yang ada di beberapa daerah dengan adanya politik dinasti itu belum mampu mengangkat dan mensejahterakan masyarakat kita.  Dan itu dianggap hanya berada atau kebijakan-kebijakan itu hanya berputar pada kepentingan-kepentingan daripada keluarga dinasti itu,” ujarnya.

Olehnya itu, lanjut dia harus ada pertimbangkan seperti itu. Sebab itu DPR sebagai pembuat undang-undang sepakat bahwa perlunya mempertimbangkan atau memberikan batasan untuk politik dinasti itu.

KPU sendiri telah mengeluarkan surat edaran dimana salah satu poinnya mengatakan bahwa kepala daerah yang sudah memundurkan diri sebelum pendaftaran calon kepala daerah maka tidak lagi berstatus Petahana.

Sementara dalam UU nomor 8 tahun 2015 pada pasal 7 ada poin yang menjelaskan bahwa calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana.

 

loading...
Click to comment
To Top