MK Uji Larangan Ipar Petahana Ikut Pilkada – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Pilkada

MK Uji Larangan Ipar Petahana Ikut Pilkada

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang menyangkut komplein konstitusional atas produk kekuasaan DPR RI berupa penjelasan Pasal 7 huruf r UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada menyangkut larangan ipar dari petahana untuk ikut menjadi calon kepala daerah.

Sidang ini adalah sidang pemeriksaan di MK terkait Perkara 79/PUU-XIII/2015 tersebut akan dihadiri langsung Andi Irmanputra Sidin dkk yang tergabung dalam SIDIN CONSTITUTION R&C, atas kuasa dari A. Irwan Hamid, Rabu (1/7) pukul 13.30 wib.

Menurut Irmanputra Sidin, ketentuan ini dibentuk tanpa konsep, dan rasionalitas konstitusi namun berbasis emosional.

“Dasar apa produk kekuasaan DPR ini membatasi seluruh warga negara berstatus ipar petahana tidak dapat menjadi calon kepala daerah dengan memvonis bahwa pasti terjadi konflik kepentingan, terjadi penyalahgunaaan kewenangan petahana untuk menguntungkan sang ipar,” ujar pakar hukum tata negara ini.

Jelas dia, ipar hanyalah ikatan kekerabatan yang timbul akibat ikatan perkawinaan yang dilakukan oleh saudara kandung seseorang yang kebetulan adalah/atau menjadi petahana. Ikatan perkawinan ini tidak bisa dilarang, dicegah apalagi diputus oleh ipar tersebut karena merupakan hak konstitusional saudara kandungnya untuk melakukan ikatan perkawinan dengan siapapun hanya karena sang ipar bercita-cita menjadi calon kepala daerah.

Yang pasti, kata Irmanputra Sidin, bahwa ikatan organisasi, seperti parpol yang sama dengan petahana lebih cenderung konflik kepentingan. Besar kemungkinan terdapat instruksi organisatoris parpol kepada seluruh kadernya untuk memenangkan calon yang notabene satu ikatan parpol dengan petahana. Yang pasti, justru ipar, adalah ‘seteru politik’ dengan petahana dalam salah satu pilkada di Indonesia yang telah berlangsung selama ini.

“Oleh karenaya tidak boleh atas nama wakil rakyat sekalipun produknya bisa melanggar konstitusi. Melalui MK kami menguji apakah UU ini memiliki ‘kuda-kuda’ konstitusional yang kuat atau tidak, karena jangan sampai legislasi sudah menjadi medium vonis hukuman terhadap seseorang yang tak mengerti apa-apa hanya karena kebetulan adalah ipar dari seorang petahana,” tukas Irmanputra Sidin. (rus/RMOL)

loading...
Click to comment
To Top