Tidak Ada Eksodus Pekerja China ke Indonesia! – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Tidak Ada Eksodus Pekerja China ke Indonesia!

CILACAP, RAJA – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memantau keberadaan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja di PT Cemindo Gemilang dan PT Cimona karena banyak dipersoalkan.

“Berbagai kasus TKA yang selama ini ramai diperbincangkan di antaranya soal keberadaan TKA asal Tiongkok yang bekerja di PT Cemindo Gemilang dan PT Cimona,” kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam keterangan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Cilacap, Selasa.

Menurut dia, keberadaan TKA asal Tiongkok di dua perusahaan tersebut banyak dipersoalkan karena diduga melakukan pelanggaran dengan mempekerjakan TKA ilegal dalam jumlah besar.

Ia mengatakan bahwa tidak ada eksodus TKA asal Tiongkok ke Indonesia karena pihaknya cukup selektif mengeluarkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). “Semua IMTA yang kami keluarkan untuk kedua pabrik itu sifatnya sementara (masa kerja hanya enam bulan, red) dan setelah itu, mereka harus meninggalkan Indonesia. Lagi pula, para TKA itu kan hanya kerja di tahap konstruksi, bukan produksi sehingga jika konstruksi kelar, mereka segera pulang,” katanya.

Berdasarkan data Kemnaker, kata dia, izin yang diterbitkan untuk PT Cemindo Gemilang sebanyak 17 IMTA sedangkan PT Cimona 432 IMTA dengan batas waktu kerja hanya untuk enam bulan.

Oleh karena masa berlaku IMTA hanya enam bulan, Hanif memperkirakan sebagian TKA sudah pulang lantaran mayoritas dari mereka merupakan tenaga kerja untuk tahap konstruksi. “Mengenai adanya laporan mengatakan jumlah TKA asal Tiongkok di lapangan lebih dari itu, maka pengawas ketenagakerjaan sedang meneliti keberadaan mereka. Jika tidak sesuai prosedur, Kemnaker pasti akan mencabut IMTA-nya, lalu Imigrasi akan mendeportasi mereka,” jelasnya.

Disinggung mengenai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyebutkan kasus TKA asal Tiongkok pada proyek pembangunan pabrik di Lebak, Banten, Menaker meminta kejelasan LSM dan laporan yang dibuatnya karena yang bertanggung jawab paling depan atas dampak sosial di masyarakat adalah perusahaan bersangkutan.

Dalam hal ini, salah satu LSM menyebutkan bahwa keberadaan TKA asal Tiongkok itu meresahkan masyarakat sekitar karena buang air di sungai dan bertingkah laku tidak sopan. “Tolong nama LSM-nya diperjelas. Saat ini, pengawas ketenagakerjaan baik pusat maupun daerah sedang melakukan investigasi lapangan di perusahaan tersebut. Pengawas sudah minta perusahaan agar membangun sarana MCK (mandi, cuci, kakus) agar pekerjanya tidak BAB (buang air besar) sembarangan,” katanya.

Sementara mengenai kabar pembangunan Suramadu yang awalnya oleh pekerja Indonesia diganti menjadi TKA asal Tiongkok dengan alasan pekerja lokal malas bekerja, Hanif mengatakan bahwa Suramadu merupakan proyek “G to G” (government to government) antara pemerintah Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut dia, pemenang tender proyek Suramadu adalah perusahaan asal Tiongkok sehingga perusahaan mendatangkan sejumlah tenaga ahli dari negaranya yang dikombinasikan dengan keberadaan tenaga kerja dalam negeri (TKDN). “Lagi pula harus dibedakan antara pemilik proyek dan kontraktornya,” kata Hanif. (In)

CILACAP, RAJA – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memantau keberadaan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja di PT Cemindo Gemilang dan PT Cimona karena banyak dipersoalkan.
“Berbagai kasus TKA yang selama ini ramai diperbincangkan di antaranya soal keberadaan TKA asal Tiongkok yang bekerja di PT Cemindo Gemilang dan PT Cimona,” kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam keterangan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Cilacap, Selasa.
Menurut dia, keberadaan TKA asal Tiongkok di dua perusahaan tersebut banyak dipersoalkan karena diduga melakukan pelanggaran dengan mempekerjakan TKA ilegal dalam jumlah besar.
Ia mengatakan bahwa tidak ada eksodus TKA asal Tiongkok ke Indonesia karena pihaknya cukup selektif mengeluarkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). “Semua IMTA yang kami keluarkan untuk kedua pabrik itu sifatnya sementara (masa kerja hanya enam bulan, red) dan setelah itu, mereka harus meninggalkan Indonesia. Lagi pula, para TKA itu kan hanya kerja di tahap konstruksi, bukan produksi sehingga jika konstruksi kelar, mereka segera pulang,” katanya.
Berdasarkan data Kemnaker, kata dia, izin yang diterbitkan untuk PT Cemindo Gemilang sebanyak 17 IMTA sedangkan PT Cimona 432 IMTA dengan batas waktu kerja hanya untuk enam bulan.
Oleh karena masa berlaku IMTA hanya enam bulan, Hanif memperkirakan sebagian TKA sudah pulang lantaran mayoritas dari mereka merupakan tenaga kerja untuk tahap konstruksi. “Mengenai adanya laporan mengatakan jumlah TKA asal Tiongkok di lapangan lebih dari itu, maka pengawas ketenagakerjaan sedang meneliti keberadaan mereka. Jika tidak sesuai prosedur, Kemnaker pasti akan mencabut IMTA-nya, lalu Imigrasi akan mendeportasi mereka,” jelasnya.
Disinggung mengenai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyebutkan kasus TKA asal Tiongkok pada proyek pembangunan pabrik di Lebak, Banten, Menaker meminta kejelasan LSM dan laporan yang dibuatnya karena yang bertanggung jawab paling depan atas dampak sosial di masyarakat adalah perusahaan bersangkutan.
Dalam hal ini, salah satu LSM menyebutkan bahwa keberadaan TKA asal Tiongkok itu meresahkan masyarakat sekitar karena buang air di sungai dan bertingkah laku tidak sopan. “Tolong nama LSM-nya diperjelas. Saat ini, pengawas ketenagakerjaan baik pusat maupun daerah sedang melakukan investigasi lapangan di perusahaan tersebut. Pengawas sudah minta perusahaan agar membangun sarana MCK (mandi, cuci, kakus) agar pekerjanya tidak BAB (buang air besar) sembarangan,” katanya.
Sementara mengenai kabar pembangunan Suramadu yang awalnya oleh pekerja Indonesia diganti menjadi TKA asal Tiongkok dengan alasan pekerja lokal malas bekerja, Hanif mengatakan bahwa Suramadu merupakan proyek “G to G” (government to government) antara pemerintah Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut dia, pemenang tender proyek Suramadu adalah perusahaan asal Tiongkok sehingga perusahaan mendatangkan sejumlah tenaga ahli dari negaranya yang dikombinasikan dengan keberadaan tenaga kerja dalam negeri (TKDN). “Lagi pula harus dibedakan antara pemilik proyek dan kontraktornya,” kata Hanif. (In)

Click to comment
To Top