Komisi A DPRD Nilai Pelayanan Perizinan di Temanggung Buruk – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Komisi A DPRD Nilai Pelayanan Perizinan di Temanggung Buruk

TEMANGGUNG – Komisi A DPRD Temanggung, Jawa Tengah, kembali menyorot tajam kinerja Pemkab dalam hal pelayanan perizinan di Kabupaten Temanggung. Dengan tegas Komisi A mengungkapkan bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Temanggung masih buruk.

Komisi A dalam pandangan umumya di Rapat Paripurna Pembahasan Pandangan Komisi Terkait LKPJ APBD 2014, yang dibacakan oleh Sekretaris Komisi Siti Margo Lestari menyampaikan perihatinannya terhadap proses pelayanan perizinan yang sangat lambat. Untuk sebuah perizinan terkadang diperlukan waktu yang sangat lama. Hal ini jelas menunjukan kinerja presepsi yang buruk di tengah masyarakat.
“Komisi A mendengar banyak keluhan tentang lambannya proses perizinan di Temanggung yang bisa mencapai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan indikasi yang sangat buruk,“ katanya.
Ia menambahkan, buruknya pelayanan perizinan adalah hal serius yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai isu yang terus bergulir dari tahun ke tahun ini menjadi interpelasi terhadap bupati.
“Bila ini tidak diselesaikan, tentunya bupati telah melanggar perda tentang pelayanan publik, bupati harus segera menyelesaikan masalah ini, hal yang paling mendesak adalah segera dibuat SOP di bidang perizinan,“ tandasnya.
Senada dengan pandangan umumnya, Ketua Komisi A Muh Sayid yang ditemui di kantornya Kamis (2/6) mengungkapkan pihaknya telah melakukan pengecekan di berbagai instansi khususnya kantor perizinan Temanggung (KP3M) terkait penyebab lambatnya perizinan. Fakta yang ditemukan, salah satu di antara penyebabnya di top leader yaitu bupati.
“Saat ini surat-surat perizinan menumpuk di bupati. Kalau sudah di meja bupati tentu bukan lagi kewenangan instansi di bawahnya, lha hal tersebut yang membuat lambat perijinan,” tuturnya.
Muh Sayid menegaskan, ini adalah permasalahn serius, karena berdampak pada kepercayaan publik khususnya dunia usaha.
“Bayangan kalau pelaku usah sudah meminjam modal, lahan sudah ada semuanya sudah tersedia tapi karena perizinan harus menunggu lama hingga bertahun-tahun, kan kasian, harus bayar bunga juga,” terangnya.
Makanya diperlukan SOP yang jelas terkait masalah perizinan tersebut, SOP tersebut harus mengikat termasuk kepada bupati, pungkasnya. (din)

To Top