KPK Didesak Tuntaskan Kasus Pilkada Buton – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

KPK Didesak Tuntaskan Kasus Pilkada Buton

JAKARTA – Beberapa hari yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Morotai, Rusli Sibua sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam kasus ini, sudah ada beberapa kepala daerah yang sudah dijadikan tersangka dan sudah divonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Termasuk mantan Ketua MK, Akil Mochtar yang juga telah divonis seumur hidup karena menerima suap puluhan miliar rupiah dari 10 daerah yang bersengketa di MK.

Nah, berdasarkan informasi, KPK setelah mengantongi salinan putusan incraht Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor langsung bergerak cepat lakukan pengembangan penyidikan kasus suap sengketa Pilkada. Bahkan, berdasarkan informasi satu target yang terbukti menyuap Akil dalam jumlah yang fantastis sudah ada di tangan penyidik KPK.

Menanggapi hal itu, Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya (LBH BR) mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus dugaan gratifikasi, khususnya yang melibatkan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun. Dalam kasus tersebut, Umar Samiun –sapaan Bupati Buton- terbukti dan mengaku didalam persidangan telah  menyetor uang senilai Rp 1 miliar dari total Rp 6 miliar yang diminta oleh Akil ke rekening CV Ratu Samagat, perusahaan milik istri Akil, Ratu Rita.

“Tentunya kami sangat mengapresiasi langkah hukum yang dilakukan oleh KPK terkait pengungkapan kembali kasus dugaan gratifikasi tersebut. Tindakan ini adalah angin segar dan harapan bagi publik terhadap penegakan hukum dan demokrasi di republik ini,” kata Direktur Eksekutif LBH BR, Dedy Fherianto melalui siaran persnya yang diterima redaksi Fajar Online, Kamis (2/7).

[NEXT-FAJAR]

Dengan demikian, kasus ini bakal menjadi contoh kepada para calon-calon kepala daerah dan elit-elit politik khususnya di Sultra yang kini tengah mempersiapkan diri menuju perhelatan Pilkada serentak yang jatuh pada 9 Desember mendatang. “Ini akan menjadi warning untuk tidak melakukan praktik Korupsi dan penghianatan terhadap demokrasi sebagai cita-cita perjuangan reformasi masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Lanjutnya, Dhedy juga meminta kepada KPK agar dalam pengungkapan kasus tersebut dilakukan secara transparan, terang dan jelas kepada publik terkait posisi hukum keterlibatan Bupati Buton, apakah telah cukup bukti dinaikkan statusnya sebagai tersangka ataukah memang tidak terlibat. [baca juga: KPK Bidik Tersangka Baru Penyuap Akil. Apakah Buton, Empat Lawang atau Jawa Timur?]

“Fakta-fakta persidangan Akik Mochtar yang mengungkap secara terang benderang keterlibatan Bupati Buton dan beberapa kasus yg sama sudah bisa menjadi alat bukti atau petunjuk KPK dalam pengungkapan “modus” gratifikasi sengketa pilkada Buton,” tukasnya.

Olehnya itu, pihaknya berharap kepada KPK agar bisa memprioritaskan kasus yang melibatkan Bupati Buton. Pasalnya, kasus tersebut dinilai telah berproses cukup lama sejak dan belum menunjukkan perkembangan penyidikan yang signifikan sehingga berakibat pada berkembanganya opini public yang tidak berdasar dan menyesatkan dan berujung menurunnya kepercayaan publik, khususnya masyarakat Buton terhadap KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.

“Saya berharap KPK dalam antrian panjang kasus yang sama dan menyeret kepala daerah lainya untuk memprioritaskan kasus ini yang melibatkan Bupati Buton,” tutupnya. (FO)

loading...
Click to comment
To Top