Bagaimana Perkembangan Kasus AS, BW dan Denny Indrayana? Ini Komentar Kapolri – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Bagaimana Perkembangan Kasus AS, BW dan Denny Indrayana? Ini Komentar Kapolri

JAKARTA – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan beberapa perkembangan kasus yang kini ditangani polisi. Badrodin menjelaskan mulai dari perkembangan kasus mantan Pimpinan KPK, Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.

Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen. Bambang Widjojanto atas kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu. Sementara, Denny Indrayana dijerat dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM serta kasus dugaan korupsi penjualan kondensat milik negara oleh BP Migas (SKK Migas) dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Badrodin mengatakan untuk kasus Bambang Widjojanto sudah P21 atau pemberitahuan hasil penyidikan sudah. Untuk Abraham Samad, papar Badrodin, pihaknya masih melengkapi pemeriksaan. Sementara, untuk kasus Denny Indrayana, Polri sedang hitung kembali jumlah kerugian negara. Badrodin juga menambahkan bahwa ketiga perkara ini akan diserahkan ke pihak kejaksaan usai Ramadan.

“Kasus BW (Bambang Widjojanto) sudah P21, tinggal penyerahan tahap kedua, kasus AS ( Abraham Samad) masih dilengkapi dan masih ada satu orang lagi yang jadi tersangka. Saya optimis ketiganya bisa selesai tidak terlalu lama. Mungkin setelah lebaran bisa selesai,” ujar Kapolri saat ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis malam (2/7).

Terkait Kasus TPPI, Badrodin menjelaskan penanganan kasus tersebut hingga saat ini terus berjalan. Dirinya mengaku pihak kepolisian hampir pesimis dalam mendalami kasus tersebut. Namun kepolisian terus berupaya mencari unsur kerugian negara dari penjualan kondensat tersebut.

“Kalau menjual produk kondensat ke pertamina harga tidak boleh lebih tinggi dari minyak impor. Tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan BP migas dan perundangan lain yakni tidak ada kontrak. Itu lah yang dilanggar, karena tidak ada payung hukum. Jadi unsur melawan hukum lengkap, kerugian negara ada, memperkaya orang juga ada, maka kita terus akan proses kasus ini,” pungkas Badrodin. (ysa/RMOL)

loading...
Click to comment
To Top