Jumlah Penduduk Hanya 200 Ribu Jiwa, Tapi APBD Rp 2,2 Triliun – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Jumlah Penduduk Hanya 200 Ribu Jiwa, Tapi APBD Rp 2,2 Triliun

MIMIKA – Semua  daerah tentu ingin memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tinggi. Dengan APBD yang tinggi akan mempermudah untuk melakukan pembangunan di daerah. Namun, bagaimana jika satu daerah yang hanya memiliki jumlah penduduk 200 ribu jiwa dengan APBD Rp 2,2 triliun. Angka yang sangat fantastis.

Ya, Kabupaten Mimika terbilang besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 200 ribu jiwa. Dengan APBD Rp 2,235 triliun, banyak yang bisa dilakukan kabupaten yang dipimpin Eltinus Omaleng tersebut. Namun, apabila dibandingkan dengan potensi tambang emas yang digarap PT Freeport, seharusnya dana bagi hasil yang didapatkan Mimika bisa jauh lebih besar.

Eltinus menjelaskan, tidak semua dana bagi hasil dari pemerintah diberikan kepada Mimika. Tapi, dana tersebut dikucurkan ke Provinsi Papua, selanjutnya dibagikan ke kabupaten-kabupaten di Papua.

“Hanya, Mimika mendapat bagian lebih besar,” katanya. Sayangnya, Eltinus tidak menyebutkan jumlah dana bagi hasil yang diterima Mimika.

Menurut bupati Mimika dari jalur independen itu, dana tersebut digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan sentral kereta api. “Saya gunakan ini untuk mengamankan kebijakan presiden yang ingin membangun Papua secara menyeluruh,” ujar Eltinus.

Dia menambahkan, selama ini sebagian masyarakat di Papua terus menuntut kemerdekaan karena mereka belum merasa berkehidupan yang layak. Untuk itu, melalui dana bagi hasil ditambah dengan anggaran dari pemerintah, dia berjanji membuka akses ke perkampungan agar masyarakat merasa pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian penuh kepada mereka.

”Saya rasa yang berteriak kemerdekaan saat ini adalah masyarakat yang tidak memiliki pendidikan cukup tinggi. Mereka ini tidak tahu apa itu merdeka. Mereka hanya dimanfaatkan orang-orang yang memiliki kepentingan,” jelasnya.

Agar tuntutan merdeka itu bisa dikendalikan, kata Eltinus, pembangunan secara menyeluruh perlu dilakukan.

[NEXT-FAJAR]

Selama ini Eltinus getol menuntut ganti rugi USD 3,6 miliar kepada PT Freeport Indonesia atas penambangan emas yang dilakukan di lima gunung emas di Mimika, Papua. Eltinus sampai datang ke Jakarta dan berusaha menemui Presiden Joko Widodo pada Senin lalu (29/6).

Selain ganti rugi, Eltinus meminta Freeport membayar hak tanah ulayat masyarakat suku Amungme yang wilayahnya juga menjadi target penambangan emas. ”Presiden harus turun tangan,” katanya.

Selain memperjuangkan dana bagi hasil yang pantas, ganti rugi, dan hak tanah ulayat, Eltinus melirik potensi tailing, limbah pertambangan yang sangat besar. Tailing bisa dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan yang baik. Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, kata Eltinus, tailing menjadi nilai tambah ekonomi warga Mimika.

Mengenai pengelolaan tailing, lanjut Eltinus, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Kementerian ESDM dan PT Freeport Indonesia. Dia berharap masyarakat Mimika bisa memproduksi tiang panjang atau batu bata dengan bahan dasar tailing. Untuk menekan biaya pembangunan infrastruktur jalan, tailing juga bisa digunakan sebagai bahan baku.

Selain itu, lanjut dia, tailing mengandung emas. Untuk itu, perlu ada satu perusahaan yang menyaring emas yang terdapat dalam endapan tailing. Hasil pengelolaan akan dibagikan kepada pemerintah, masyarakat asli suku Kamoro dan Amungme, serta perusahaan pengelola.

Tidak hanya urusan tambang yang menjadi fokus Eltinus. Bupati yang dilantik pada Agustus 2014 itu juga cukup serius memperhatikan sektor pangan. Pemkab Mimika pernah mendapat penghargaan pendistribusian raskin terbaik pada 2014.

Eltinus mengatakan, pemerataan pembagian raskin kepada masyarakat harus terus dikontrol agar semua warga bisa menikmatinya. (misba latuapo/JPG/c7/tom/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top