Pengamat Ini Minta Dana Aspirasi Ditunda – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Pengamat Ini Minta Dana Aspirasi Ditunda

JAKARTA – Pengamat Hukum Tata Negara, M Nasef meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar sebaiknya menunda pelaksanaan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang dikenal dengan dana aspirasi. Hal ini mengingat program pembangunan daerah yang diakomodir langsung oleh anggota dewan berpotensi rawan penyelewengan.

“Kalau yang dimaksud dengan dana aspirasi itu adalah uang tunai yang diberikan kepada para anggota dewan untuk kemudian diteruskan ke dapilnya masing-masing, maka usulan itu jelas harus ditolak karena rawan akan praktik korupsi di situ,” jelas Nasef di Jakarta, Jumat (3/7).

Terlebih lagi,  dalam perjalanan menuju pengesahan usulan dana aspirasi, DPR salah menafsirkan pasal 78 dan pasal 80 huruf J UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). “Peraturan tentang UP2DP itu juga belum memberikan jaminan terhadap antisipasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi,” kata Nasef.

Salah satunya, terkait kemungkinan praktik kolusi antara anggota dewan dengan pemerintah daerah setempat dalam penyaluran dana aspirasi. “Maka sebaiknya ditunda dulu saja,” ujar Nasef.

Lebih jauh, dia memastikan, pengguliran dana aspirasi sulit terealisasi lantaran hingga kini belum mendapat jawaban dari Presiden Joko Widodo. “Saya kira memang sulit akan terealisasi usulan itu, mengingat pemerintah juga telah secara tegas menyatakan akan menolak,” beber Nasef yang merupakan peneliti Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma).

Pada sidang paripurna 23 Juni lalu, DPR menyetujui UP2DP senilai Rp 11,2 triliun per tahun bagi anggota dewan. Meski terdapat penolakan dari tiga fraksi yakni Partai Hanura, PDI Perjuangan, dan Partai Nasdem.

DPR membuat peraturan tentang dana aspirasi dengan dalih sebagai amanah atau penafsiran pasal 78 dan pasal 80 huruf J UU MD3. Dua pasal itu diklaim mengatur anggota dewan berhak untuk memperjuangkan dan mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan.

Sesuai draf RAPBN 2016, dana aspirasi diusulkan sebesar Rp 11,2 triliun atau diberikan Rp 20 miliar kepada setiap anggota dewan per tahun. (wid/RMOL)

To Top