Bastian Lubis “Seret” DPRD Makassar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Bastian Lubis “Seret” DPRD Makassar

FAJARONLINE, JAKARTA – Sidang praperadilan yang diajukan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 6 Juli menghadirkan saksi fakta. Dalam sidang lanjutan kali ini Tim Biro Hukum KPK menghadirkan mantan Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Makassar, Bastian Lubis.

Bastian dihadirkan untuk dimintai klarifikasi soal pemeriksaannya sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer instalasi PDAM tahun anggaran 2006 hingga 2012. Kerja sama kala itu melibatkan pemerintah kota Makassar dengan PT Traya Tirta.

Bastian mengaku pernah menjalani tiga kali pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan beberapa kali pemeriksaan pada tahap penyidikan 2014. Dia mengatakan penyidik KPK membutuhkan keterangan dan kesaksian soal kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi PDAM di Makassar. “Bahkan saya menunjukkan sejumlah berkas dan dokumen mengenai kerja sama itu,” ujar Bastian di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 6 Juli.

Kesaksian Bastian dibutuhkan lantaran KPK sebagai pihak termohon dipertanyakan tim kuasa hukum yang dianggap telah menyalahi prosedur penetapan tersangka uoang terhadap IAS. KPK dinilai telah menetapkan kembali Ilham jadi tersangka tanpa melalui tahapan pemeriksaan dan pengumpulan bukti baru.

Namun Bastian menegaskan tim penyidik KPK telah mengembalikan barang bukti setelah hakim praperadilan sebelumnya menyatakan penetapan tersangka terhadap Ilham tidak sah. Saat yang bersamaan, penyidik KPK juga menyita barang bukti sekaligus meminta alat bukti baru dari Bastian. “Pada hari yang sama dan jam berbeda, barang bukti sitaan dikembalikan dan diambil kembali penyidik. Hari itu juga saya dimintai menjalani pemeriksaan,” tutur Bastian.

Dia mengatakan sejak menjabat sebagai pengawas PDAM, dia telah melihat kejanggalan di balik kerja sama PDAM yang diprakarsai Ilham. Menurut Bastian, kerja sama itu telah mendapat sorotan BPKP dan memiliki potensi kerugian negara dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. “Saya terima laporan potensi kerugian negara itu dari surat BPK,” ungkapnya.

Bahkan Bastian pada 2007, pernah menerbitkan surat yang berisi empat pertimbangan terhadap kerja sama instalasi PDAM tersebut. Isi pertimbangan itu pada intinya menekankan kerja sama melibatkan jajaran direksi dilakukan berdasarkan perundang-undangan secara terbuka, dan tidak menimbulkan kerugian keuangan. Namun kerja sama itu terlanjur terlaksana. Bastian menyatakan kerja sama tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saat dikonfirmasi, persetujuan itu hanya ditandatangani Ketua DPRD. (rmol)

loading...
Click to comment
To Top