Ini Alasan IAS Optimis Menang Praperadilan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Ini Alasan IAS Optimis Menang Praperadilan

JAKARTA– Ilham Arief Siradjuddin (IAS) kembali ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kedua kalinya setelah praperadilan jilid I yang ditempuh IAS menyebut penetapan tersangka tidak sah. Atas status tersangka yang kedua kalinya ini, IAS kembali menempuh praperadlilan.

Apa saja alasannya, setidaknya ada sebelas poin yang ditekankan tim kuasa hukum IAS seperti yang diserahkan pada sidang dengan agenda kesimpulan kedua belah pihak, Selasa, 7 Juli. Tim kuasa hukum juga menanggapi bukti-bukti yang diajukan termohon.

Sebelas alasan tersebut yakni putusan praperadilan Nomor : 32/PID/PRAP/2015/PN.Jkt.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijds) belum dilaksanakan Termohon (KPK), khususnya mengenai diktum putusan nomor 5 yang berbunyi, “memulihkan hak-hak pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya”.

Kemudian termohon tidak mampu membuktikan adanya berita acara pelaksanaan putusan maupun bukti-bukti tertulis lainnya yang dapat membuktikan adanya pelaksanaan putusan a quo. Padahal, dalam surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan No.Sprin.PPP-01/23/06/2015 tanggal 4 Juni 2015 (Bukti T-7) mengharuskan dibuatkan berita acara terhadap setiap pelaksanaan putusan.

Pelaksanaan putusan berupa pengembalian barang bukti kepada PDAM Kota Makassar, Octavianus Arrang , Hamzah Ahmad dan pihak lainnya dilaksanakan pada 9 Juni 2015, padahal laporan Kejadian Tindak Pidana Perkara Korupsi Nomor :LKTPK -8/KPK/06/2015 dan laporan Kejadian Tindak Pidana Perkara Korupsi Nomor: LKTPK -9/KPK/06/2015, tertanggal 4 Juni 2015.

Selanjutnya, termohon sudah menetapkan tersangka sebelum memeriksa saksi-saksi. Ini terbukti dari panggilan dan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menyebut dalam pemeriksaan lebih dulu dijelaskan bahwa saksi diperiksa atas tersangka Ilham Arief Siradjuddin.

Padahal harus berdasarkan dengan tahapan sebagaimana dalam putusan hakim sebelumnya yang menangani praperadilan menyebut setelah satu tahap selesai lalu ditingkatkan ke penyidikan dan sudah ada tersangkanya lalu koordinasi antara penyelidik, penyidik dan penuntut umum

Alasan IAS selanjutnya adalah penetapan tersangka yang kedua kalinya terhadap perkara yang sama bertentangan dengan: asas nebis in idem. Ini dibuktikan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan dokumen yang masih sama dengan kasus sebelumnya.

Seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada para saksi masih tetap sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi sebelumnya. Demikian juga terhadap dokumen-dokumen surat-surat yang disita sebagai alat bukti, Pasal-Pasal yang disangkakan kepada Tersangka

Kemudian penetapan Tersangka untuk yang kedua kalinya tidak sah menurut hukum karena LKTPK Nomor: LKTPK-13/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014 dan LKTPK Nomor: LKTPK-14/KPK/03/2014 Tanggal 14 Maret 2014 yang dijadikan dasar penerbitan Sprin.Dik-20/01/05/2014 tanggal 02 Mei 2014.

Begitupun Sprin.Dik-20A/01/05/2014 tertanggal 20 Nopember 2014 yang dijadikan dasar penetapan penetapan tersangka berdasarkan putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang telah dinyatakan tidak sah.

Demikian juga dengan penyitaan barang bukti dan penggeledahan serta pemblokiran rekening pemohon telah dinyatakan tidak sah. Hal mana juga bersesuain dengan keterangan ahli termohnon Adnan Pasliadja yang pada pokoknya menerangkan bahwa “apabila penetapan tersangka yang sudah dibatalkan oleh putusan Praperadilan maka seluruh proses yang dimulai sebelumnya baik itu Penyidikan, Penyelidikan maupun penyitaan maka dengan sendirinya batal demi hukum.”

Lalu enerbitan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKPK) Nomor: LKTPK-8/KPK/06/2015 Tanggal 4 Juni 2015, Surat perintah penyidikan Nomor: Sprin.Dik-14/01/06/2015 tanggal 05 Juni 2015, mengandung cacat yuridis karena, tidak didasari pada adanya laporan/pengaduan yang baru. Tidak didasari Sprint.Lidik yang baru dan hasil penyelidikan yang baru.
Termohon hanya mempergunakan hasil penyelidikan yang lama yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-45/01/06/2012, tanggal 29 Juni 2012 (Bukti T-1) dan Surat perintah penyelidikan Nomor: Sprint Lidik-45A/01/11/2013, tanggal 4 Oktober (Bukti T-2).

Laporan hasil investigatif (Bukti T-4), LKTPK Nomor: LKTPK-13/KPK/03/2014 (Bukti T-5) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-20A/01/05/2014, tanggal 2 Mei 2014 (Bukti T-6) kesemuanya telah diperiksa dan diputus dan dinyatakan tidak sah dalam perkara Praperadilan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel (Vide Bukti P-2)

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, jelaslah bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang didasari pada dokumen, alat-alat bukti yang tidak sah menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka.

Kemudian terbukti penyelidik Aminuddin yang ditugaskan di Direktorat Penyelidikan Deputi Penindakan yang menjadi Ketua Tim Penyelidik dalam Perkara pidana IAS, bukanlah penyelidik berdasarkan KUHAP dan UU Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 tentang KPK.

Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHAP ditegaskan bahwa, “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia“. Demikian juga dengan penyidik A. DAMANIK yang bertindak selaku Penyidik, ternyata bukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Dalam KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dinyatakan, “Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK

Namun, A.DAMANIK telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 (Bukti P-55) tentang pemberhentian tetap dengan hormat dari Dinas POLRI atas nama AMBARITA DAMANIK.

Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakuan oleh A. DAMANIK mulai dari Penerbitan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), penerbitan Surat perintah Penyidikan (sprindik), surat pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi, penyitaan dan segala tindakan lebih lanjut yang dilakukan dalam proses penyidikan termasuk penetetapan tersangka menjadi tidak sah menurut hukum.

Penetapan tersangka dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan instalasi Pengelolaan Air Minum Panaikang Kapasitas 1.000 liter/detik antara PDAM Kota Makassar dengan PT.Traya Nomor: 003/B.3d/V/2007-015/11-mi/V/2007 yang ditandatangani oleh Ir Tajuddin Noor selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar dan HENGKY WIJAYA selaku Direktur utama PT.TRAYA.

Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi antara PDAM Kota Makassar dengan PT.TRAYA adalah hubungan hukum keperdataan. Hingga saat ini tetap berlangsung dengan baik diantara kedua belah pihak. Tidak ada satu pun putusan pengadilan yang pernah membatalkan perjanjian kerjasama dimaksud (Bukti P-24) maupun adendum pertama (Bukti P-25) dan addendum kedua Perjanjian (Bukti P-26).

Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukannya jelas tidak sah menurut hukum. Apatah lagi PEMOHON bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Menurut saksi Termohon BASTIAN LUBIS yang telah memberikan kesaksiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015, Direksilah yang harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian PDAM dalam kaitan kerjasama dimaksud.

Penetapan tersangka dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama antara PDAM Kota Makassar dengan PT. Traya tidak didasari pada adanya minimal dua alat bukti yang cukup. Ini terlihat dari saksi BPK yang mengakui telah dihentikan proses perhitungan keuangan negara atau dengan kata lain perhitungan belum rampung.

Selanjutnya penetapan tersangka tidak disertai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membuktikan apakah perbuatan pemohon dalam memberikan persetujuan perinsip dalam perjanjian kerjasama Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan instalasi Pengelolaan Air Minum Panaikang Kapasitas 1.000 liter/detik tersebut merupakan bentuk penyelewengan kewenangan.
Terakhir, penetapan pemohon sebagai Tersangka untuk yang kedua kalinya tidak didahului dengan adanya pemeriksaan calon tersangka. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP, putusan MK No.21/PUU-XII/2014 (hal : 98) ( Bukti P-4) dan SOP Termohon, Nomor : 01/23/2008 tentang prosedur Operasi Baku (POB) kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008. (arm)

 

loading...
Click to comment
To Top