2017, Seluruh Instansi Gunakan Database Kependudukan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

2017, Seluruh Instansi Gunakan Database Kependudukan

JAKARTA – Upaya pemerintah untuk menggunakan sistem identitas tunggal diyakini baru bisa terwujud pada akhir 2017. Seluruh instansi pemerintah dan swasta nantinya sudah berpedoman pada data kependudukan berbasis e-KTP sehingga tidak ada lagi pemalsuan identitas. Secara bertahap, Kemendagri menggandeng seluruh instansi untuk menggunakan data e-KTP.

Kemendagri dan lima instansi keuangan sudah menandatangani nota kesepahaman penggunaan database kependudukan. Instansi tersebut terdiri atas lima bank, yakni Bank Syariah Mandiri, Danamon, Permata, Sinarmas, dan BTPN, serta satu perusahaan pemeringkat efek, PT Pefindo.

Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan, dengan tambahan enam perusahaan tersebut, sudah ada 59 instansi pemerintah dan swasta yang menggunakandatabase kependudukan. Salah satu lembaga yang sudah memanfaatkandatabase kependudukan adalah Polri. ’’Data itu sudah digunakan Densus 88 dan Korlantas,’’ ujarnya kemarin.

Menurut dia, database kependudukan itu sangat bermanfaat bagi instansi maupun masyarakat. ’’Nanti orang mau mencuri itu masih bisa, tapi pasti tertangkap,’’ tutur politikus PDIP tersebut.

Sebab, pelacakan pelaku akan semakin mudah dengan adanya identitas tunggal. Sebelumnya, pihaknya mendapat informasi soal pelaku kejahatan di tahanan Polda Metro Jaya yang punya 150 KTP. Itu merupakan buah belum adanya identitas tunggal.

[NEXT-FAJAR]

Saat ini, warga yang memiliki e-KTP baru mencapai 172 juta orang. Pihaknya menargetkan pada 2018 data seluruh penduduk sudah tercatat, baik yang belum maupun yang sudah mencapai usia 17 tahun. Untuk instansi, ditargetkan akhir 2017 seluruhnya sudah menggunakan sumber data tunggal dari Kemendagri.

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, saat ini pencetakan e-KTP terus berlangsung di daerah. Setiap hari ada warga yang baru berusia 17 tahun dan harus mendapat e-KTP.

Pihaknya meminta masyarakat tidak khawatir atas keamanan data kependudukan tersebut. ’’Bisa dibuka, tapi elemen data kependudukan itu tidak bisa diubah. Jadi, hanya bisa dilihat,’’ ucapnya. (byu/c5/fat/jawapos)

loading...
Click to comment
To Top