KPU Siap Laksanakan Putusan MK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

KPU Siap Laksanakan Putusan MK

FAJARONLINE, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan larangan politik dinasti dalam pencalonan kepala daerah (pilkada) inkonstitusional. “Kami juga perlu mempelajari putusannya dalam waktu yang relatif singkat. Kami memahami putusan MK itu sebagai sumber hukum. Tentu peraturan KPU segera mengadaptasi sesuai dengan putusan MK,” ujar Komisioner KPU, Ida Budhiati di Jakarta, Rabu 8 Juli.

Menurut Ida, sesuai kewenangan yang dimiliki KPU, nantinya putusan MK diadaptasi ke dalam peraturan KPU Nomor 9 tentang pencalonan kepala daerah. Karena dalam aturan tersebut diatur secara lengkap syarat bagi bakal calon kepala daerah. “Diadaptasi dalam PKPU Nomor 9 tentang pencalonan. Karena yang diuji tentang syarat calon,” katanya.

Selain mengadaptasi putusan MK, KPU juga tidak menutup kemungkinan kembali menerbitkan surat edaran. Isinya menjelaskan seluruh penyelenggara pemilu di tingkat daerah, perihal putusan MK. “Keduanya bisa ditempuh. Pertama mengubah peraturan KPU, kemudian menyampaikan penjelasan pada KPUD sesuai dengan keputusan MK. Misalnya KPU menjelaskan sudah menempuh kebijakan adaptasi melakukan perubahan. Kemudian juga meminta mereka segera mensosialisasikan ke stackholder, utama pemilihan kepala daerah,” demikian Ida.

Sebelumnya, pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota mengatur syarat bagi bakal calon kepala daerah, tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Artinya, tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas ke bawah, ke samping dengan petahana, seperti ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak dan menantu, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.Namun kemudian MK dalam putusannya menyatakan pasal tersebut inkonsitusional karena bertentangan dengan UUD 1945. Putusan dikeluarkan setelah sebelumnya Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dan Aji Sumarno yang mengajukan pengujian undang-undang tersebut ke MK. (rmol)

Click to comment
To Top