Mangkir dari Panggilan KPK, Bupati Morotai Tidak Kooperatif – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Mangkir dari Panggilan KPK, Bupati Morotai Tidak Kooperatif

JAKARTA – Bupati Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasca penetapan tersangka itu, KPK langsung memanggil Rusli untuk proses penyidikan lebih lanjut. Namun, Rusli sendiri enggan untuk menghadiri panggilan KPK.

KPK pun menilai Rusli Sibua tidak kooperatif dalam proses penyidikan, terkait dengan dugaan suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang sengketa Pilkada Morotai tahun 2011 lalu. Rusli kerap beralasan untuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Salah satunya adalah sedang mengajukan gugatan praperadilan.

“Bisa dianggap begitu (tidak kooperatif). Alasan itu tidak patut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dihubungi wartawan, Rabu (8/7).

Karenanya, Bupati Rusli diminta bertindak kooperatif dalam penanganan kasusnya, termasuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Hal itu untuk memperlancar proses penyidikan hasil pengembangan kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar tersebut.

“KPK berharap agar tersangka bersikap kooperatif untuk memperlancar proses penyidikan,” jelas Priharsa.

Meski demikian, dia mengaku belum dapat informasi saat disinggung apakah penyidik dimungkinan menjemput paksa Rusli atas ketidakkooperatifannya. “Saya belum dapat info,” singkat Priharsa.

Rusli Sibua ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Juni 2015, terkait dugaan pemberian suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Rusli diduga memberi atau menjanjikan sesuatu pada Akil Mochtar selaku hakim konstitusi dengan tujuan mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Morotai tahun 2011. (ysa/RMOL)

loading...
Click to comment
To Top