Komisi III Minta KPK Tuntaskan Juga Dugaan Suap Sengketa Pilkada Lain – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Komisi III Minta KPK Tuntaskan Juga Dugaan Suap Sengketa Pilkada Lain

JAKARTA – Politisi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding mengapre­siasi langkah KPK yang menjemut paksa Bupati Morotai, Rusli Sibua.  Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat dilakukan penyidik terhadap tersangka yang dinilai tidak kooperatif.

Meski demikian, Syarifuddin juga meminta KPK segera menindaklanjuti dugaan suap sengketa pilkada lain yang masih melibatkan bekas Ketua MK Akil Mochtar. Sebab, menurutnya, kasus itu semakin lama dibiarkan akan semakin menimbulkan banyak persoalan baru. Seperti kemungkinan hilangnya para saksi dan barang bukti.

“Kasus-kasus itu hendaknya diprioritaskan penyelesaiannya. Jangan dibiarkan terbeng­kalai hingga waktu yang tidak jelas,” katanya.

Dengan prioritas pengusutan tersebut, maka akan terdapat kepastian hukum bagi mereka yang diduga terlibat. Dia mengharapkan, kecenderungan KPK yang menetapkan status tersangka pada banyak orang diimbangi dengan pena­hanan tersangka.

“Jadi ada kejelasan sikap. Jangan biarkan para tersangka tersebut bebas berkeliaran,” tandasnya.

Menurut dia, penahanan men­jadi hal yang memicu penyidik untuk segera menuntaskan perkara. Sebab, penahanan memiliki batas waktu. Apabila penyidik tak mampu menyelesaikan berkas perkara sesuai waktu yang diatur perundangan, praktis tersangka harus dibebas­kan. “Kalau begitu, penyidik harus menghentikan penyidi­kan perkara.”

Jika penghentian perkara tersebut sering dilakukan peny­idik, otomatis kredibilitas KPK bisa dipertanyakan. Dia pun menginginkan, penetapan status tersangka hendaknya dilakukan secara ekstra hati-hati. Hal itu dilakukan agar KPK tidak seenaknya menentu­kan status hukum seseorang.

“Ini untuk menghindari kesan bisa mempermainkan aturan hukum sesuai selera penyidik. Itu berbahaya bagi nasib penegakan hukum,” tuntasnya.

Untuk diketahui beberapa waktu lalu setelah menetapkan Bupati Morotai, Rusli Sibua sebagai tersangka kasus suap sengketa pilkada yang melibatkan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, KPK juga telah menetapkan Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Al Jufri beserta istrinya Suzanna Budi Antoni dengan kasus yang sama.

Dengan demikian, KPK saat ini masih memiliki pekerjaan rumah dua Pilkada yang juga bersengketa di MK, yakni Pilkada Buton dan Pilkada Jawa Timur. (FO/RMOL)

To Top