KY akan Selidiki Bisnis Para Hakim – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

KY akan Selidiki Bisnis Para Hakim

JAKARTA-Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh membenarkan komisi menerima laporan terkait dugaan bisnis yang dilakukan oleh hakim agung dengan pengacara berinisial SHS. Namun komisi tidak bisa menindaklanjutinya.

Belum ada laporan tertulis ke KY, itu baru laporan melalui telepon jadi belum bisa apa-apa kalau cuma informasi lewat telepon. Jadi mereka baru mendengar isu-isu saja,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/7).

Ia menjelaskan, laporan itu sudah sekira satu tahun lalu tapi sampai saat ini belum juga ada laporan surat tertulis dengan melampirkan bukti-bukti ke KY.

“Paling tidak indikasi seperti apa, kalau lisan kita tidak bisa apa-apa, siapa pelapornya, apa yang dilaporkan. Kita follow up kalau memang ada laporan tertulis, dan itu harus ada dasarnya laporan,” jelas dia.

KY sendiri katanya, siap melanjutkan pengusutan dugaan kasus pelanggaran etika hakim agung yang melibatkan keluarganya dengan seorang pengacara berinisial SHS.

Hal itu dengan catatan, adanya laporan yang dilengkapi dengan bukti-bukti kuat soal dugaan pelanggaran etik tersebut.

Dugaan pelanggaran itu terkait dengan bisnis rumah sakit mereka yang dikhawatirkan membuat konflik kepentingan dalam penegakan hukum.

“Tetapi dulu kita gak melanjutkan lagi karena belum menemukan bukti kongkrit,” kata Imam.

Ia menyebutkan, contoh kurangnya bukti lengkap tersebut adalah belum ditemukan aliran dana dari pihak lain ke hakim agung bersangkutan. Kemudian, apakah dari aliran dana tersebut betul-betul digunakan untuk membangun rumah sakit yang dimaksud.

“Karena itulah, jika ada yang memiliki bukti kuat soal dugaan pelanggaran etik itu laporkan ke KY maka kita bisa melanjutkan pengusutannya kembali,” kata Imam.

Salah satu media nasional sebelumnya mengungkap dugaan kedekatan seorang pengacara dengan sejumlah hakim agung. Pengacara itu dan keluarga hakim agung tersebut diduga berkongsi mengelola bisnis rumah sakit di Cikampek, Jawa Barat.[dem/rmol]

Click to comment
To Top