Politik Dinasti Disahkan, Pipink: Pengawasan Harus Diperketat! – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Politik Dinasti Disahkan, Pipink: Pengawasan Harus Diperketat!

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menghapus pasal larangan dinasti dalam UU Pilkada. Itu artinya keluarga petahana dibolehkan maju di Pilkada.

Terkait hal itu, Sekretaris DPD NasDem Sulsel Arum Spink mengaku jika sikap NasDem dari awal memang menolak adanya pembatasan hak kontitusional atau larangan ikut Pilkada bagi keluarga incumbent.

“Itukan jelas membatasi hak seseorang untuk dicalonkan dan dipilih dalam pemerintahan. Sementara dalam UUD 1945 jelas dikatakan bahwa semua warga negara tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi dan memiliki hak kedudukan yang sama untuk dipilih di pemerintahan,” kata Pipink–sapaan akrab Arum Spink di Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut Pipink, adanya pasal larangan politik dinasti karena kekhawatiran DPR dan pemerintah akan penyalahgunaan kewenangan incumbent dalam memuluskan keluarganya di Pilkada.

“Olehnya itu pengawasan haruslah diperketat, misalnya pemerintah melarang kepala daerah melakukan mutasi jelang Pilkada untuk menghindari mobilisasi PNS. Serta pengawasan Bawaslu juga harus diperketat,” ujar Anggota DPRD Sulsel ini. (Uki)

loading...
Click to comment
To Top