Politik Dinasti Hambat Hak Rakyat, Mengapa MK Melegalkan? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Politik Dinasti Hambat Hak Rakyat, Mengapa MK Melegalkan?

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melegalkan politik dinasti‎ terus menuai berbagai persepsi dari sejumlah kalangan.

Salah satunya, Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Djohermansyah Djohan.

Dia mengatakan, dengan melegalkan politik dinasti akan menjadi kerisauan. “Sebab, data terakhir terdapat 61 kepala daerah ‎menerapkan politik dinasti,” ujarnya dalam sebuah diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

Dengan banyaknya kepala daerah yang menerapkan politik dinasti itu‎, dia menambahkan, akan ‎ada namanya kekuasaan petahana yang memengaruhi birokrat.

Lalu, soal adanya pertentangan HAM bagi petahana itu tidak bisa dianggap bertentangan. “HAM siapa yang ditentang? HAM calon berkuasa? Bandingkan dengan hak rakyat kabupaten/provinsi yang dihambat kekuatan petahana ini?‎,” tandasnya.

Djohermansyah menuturkan, DPR sudah sepakat memberikan batasan soal‎ petahana ini ‎untuk memutus rantai petahana.

“Misalnya, presiden dan kepala daerah ada pembatasan dua kali periode maju dan ada jeda satu periode untuk membatasi si calon,” katanya.‎ (Rehdian Khartika/dio/jawapos.com)

loading...
Click to comment
To Top