Presiden IKHAPI: KPK Blunder, Tetapkan Hadi Poernomo Tersangka – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Presiden IKHAPI: KPK Blunder, Tetapkan Hadi Poernomo Tersangka

JAKARTA-Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI), Joyada Siallagan, MH., MM., M.Kn menilai, harusnya KPK tidak mencampuri hukum administrasi pajak. Hal ini terkait lembaga anti rasua itu telah mentersangkakan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen Pajak.

Menurut Joyada, proses mekanisme dan hukum pajak yang dilakukan oleh Hadi Poernomo tidak bermasalah terkait keputusannya mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) pajak penghasilan badan Bank BCA tahun 1999. Jayoda pun menilai, langkah KPK yang membawa masalah ini ke rana pidana sebagai langkah blunder.

“Kalau masalah administrasi pajak harus diselesaikan secara hukum administrasi pajak juga, bukan dibawa ke pidana, kecuali ada kerugian negara. KPK sangat blunder masalah ini, tidak sesuai teori hukumnya,” ujar Joyada dalam diskusi yang bertajuk ‘KPK, Putusan Praperadilan Hadi Poernomo dalam Perspektif Hukum Pajak’ di Restoran Pondok Laguna, Istora Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Keputusan Dirjen Pajak perihal dikeluarkannya SKPN terhadap BCA, katanya, proses itu wajar dan sah saja sesuai prosedur formal administrasi pajak.

“Proses SKPN yang dikeluarkan Dirjen Pajak sah-sah saja, dan gak ada masalah. Secara hukum administrasi pajak, kalau keberatan wajib pajak diterima itu hal yang sah. Wajib pajak punya hak keberatan dan hak banding atas pajak yang ditetapkan dirjen pajak. Persoalan pajak harus diselesaikan menggunakan hukum Pajak, baik melalui pengadilan pajak, maupun MA. Bukan secara pidana,” paparnya.

Joyada juga mengatakan, bila kita diwajibkan bayar pajak sebesar Rp5 miliar, kemudian kita ajukan keberatan, dan ternyata keberatan itu diterima menjadi nihil pajak, tidak serta merta keputusan itu menyebabkan kerugian negara.

“Keberatan yang diajukan BCA itu sudah sesuai prosedur. Tidak ada keanehan dalam prosedur dan mekanismenya, begitu juga keputusan SKPN-nya. KPK juga tidak seharusnya mencampuri hukum administrasi pajak,” ucapnya.

Joyad menegaskan, kalau ranah hak keberatan bisa dipidanakan, maka akan menyebabkan dunia usaha menjadi penuh ketidakpastian. Para pengusaha akan takut dipidanakan tanpa bukti yang jelas dan kuat. “Ini membahayakan dunia bisnis. Banyak kok bank-bank lainnya yang keberatannya diterima. Bisa dicek di internet, atau perpustakaan dirjen pajak. Sangat elok, kalau soal administrasi pajak diselesaikan lewat administrasi juga, jangan pidana. Apalagi kalau soal piutang, piutangnya itu sudah dikembalikan. Masyarakat pun jadi menilai, KPK lakukan pekerjaannya asal-asalan,” katanya.

Terlebih, KPK tidak bisa membuktilan bahwa Hadi Poernomo mendapat gratifikasi atau feed back dari kebijakan Dirjen Pajak mengeluarkan SKPN. “Di kasus Gayus Tambunan, kasusnya sama dengan HP, yang bedakan ada feed back yang diterima Gayus, itu gratifikasi, setuju kalau pidana korupsi. Di kasus HP, tidak ada feed back, coba ada tidak? KPK kan belum bisa buktikan ada feed back yang diterima HP,” ucapnya.

Sebelumnya Hadi Purnomo melakukan pra peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan terhadap KPK. Hakim Pengadilan Negeri Jaksel Haswandi memenangkan atau mengabulkan permohonan gugatan praperadilan penetapan tersangka mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo dari KPK.

Putusan itu dibacakan Haswandi selaku hakim tunggal sidang putusan praperadilan penetapan tersangka Hadi Poernomo di PN Jaksel, Selasa (26/5/2015).

“Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon (KPK) yang menyampaikan peristiwa pidana dalam penetapan tersangka kepada Pemohon (Hadi Poernomo) dengan sangkaan melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana adalah tidak sah,” ujar Haswandi.

Oleh karenanya, lanjut Haswandi, maka penyidikan kasus korupsi terkait Hadi Piernomo adalah tidak sah. “Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan, (kasus tersebut),” imbuhnya. (fmc)

Click to comment
To Top