Putusan MK Membuat Subur Politik Dinasti – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Putusan MK Membuat Subur Politik Dinasti

JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mencabut pasal 7 huruf R dan huruf S Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pasal 7 (R) kini membolehkan kerabat petahana, untuk maju sebagai calon kepala daerah yang sebelumnya dilarang.

Pada pasal 7 huruf (S) mengatur tentang anggota DPR/D, DPD, MPR, harus mundur dari jabatannya jika telah terdaftar di KPUD sebagai calon kepala daerah. Dengan adanya  Putusan MK.

Putusan ini dikritik oleh sejumlah pihak. Dari Jakarta hingga daerah. “Tentu kita berharap terhadap semua pihak yang berkepentingan di dalamnya tetap menghormati keputusan MK yang sudah bersifat final dan mengikat. Terkait PKPU mengenai petahana juga harus segera dicabut oleh KPU dan membuat PKPU yang baru lagi untuk mengikuti putusan MK.” Ungkap Pemerhati Pilkada Gowa, Lukman kepada Fajar Online, Jumat (10/7).

Lukman mengatakan, akibat  dari putusan ini maka konstelasi  politik Pilkada hampir semua daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Keluarga petahana yang semula stagnan kini akan bergerak menyambut putusan itu.

Demikian sebaliknya anggota DPR/DPRD/DPD/MPR yg ingin maju di Pilkada harus legowo diperhadapkan dua pilihan politik mundur dari  Parlemen atau maju di pilkada sebagai konsekwensi logis dari pilihan politiknya.

Mahkamah konstitusi sebagai the guardian of the constitution atau pengawal konstitusi maka sejatinya pun sebagai warga negara yg baik dan taat hukum ikut mengawal keputusan MK tersebut.

Terkait anggota legislatif yg ingin maju di pilkada nanti  maka mereka benar-benar harus siap dan mempertimbangkan dgn matang hasrat dan naluri politiknya utk menentukan sebuah pilihan yg berani dgn sikap kesatria.

“Tetap bertahan dgn jabatan yg sdh ada atau tetap percaya diri dan fight jd kontestan Pilkada nanti. Karena aturan sebelumnya hanya diperbolehkan utk cuti saja, namun Jika aturan ini benar-benar diberlakukan maka jurus aji mumpun atau power syindrom akan menjadi pertimbangan utama bagi pejabat yang haus jabatan.” Kata Lukman.

Keputusan MK yang menyatakan setiap anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mengundurkan diri ketika disahkan menjadi calon kepala atau wakil kepala daerah oleh KPU/KPUD, sama seperti para pegawai negeri sipil (PNS).

“Harusnya ini diterapkan kepada petahana yang memiliki akses yg jauh lebih luas kepada masyarakat, namun implikasinya konteks aturan jauh lebih hebat dan mumpuni untuk diuji materinya ketimbang aplikasinya di lapangan yang cenderung tak sebanding selaras dengan fakta yang semestinya.” Tandasnya.
Sekedar refleksi untuk keputusan MK, maka sejatinya MK tidak hanya mempertimbangkan dari sisi hukum tapi dari sisi keadilan masyarakat untuk mendapatkan pimpinan yang memang dari pilihan mereka.

Yang lebih parah lagi keputusan MK bakal semakin membuat subur politik dinasti yang sedang diperangi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bakal mempersulit regenerasi dan menutup ruang bagi tokoh baru potensial yang tak memiliki trah politik dinasti.

“Menghilangkan kesempatan tokoh renegerasi baru yang mumpuni,” katanya.

Setelah putusan MK ini diyakini ke depan akan banyak politik dinasti mendominasi di pilkada serentak. Dengan demikian bakal lahir banyak raja-raja kecil yang tidak punya kapasitas namun terpilih jadi kepala daerah karena kekuasaan dinasti politik keluarganya.

“Karena kalau politik dinasti ini hanya akan melahirkan raja-raja kecil, bupati-bupati boneka,” katanya.

Namun sebagai warga negara yg baik dan taat hukum tentu kita berharap keputusan MK akan membawa hikmah tersendiri bagi rakyat dan sekaligus menambah khazanah dan referensi pengetahuan masyarakat terkait hukum dan azas kemanfaatan dan mudhoratnya. (fmc).

loading...
Click to comment
To Top