TKDN Tinggi, Indikator Kemandirian Industri – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ekonomi & Bisnis

TKDN Tinggi, Indikator Kemandirian Industri

FAJARONLINE, JAKARTA – Menteri Perindustrian Saleh Husin mengakui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih ketat merupakan langkah berani untuk memandirikan pembangunan industri dan infrastruktur. Beberapa penajaman yang dilakukan ialah dengan menyusun rincian aturan dan tentu saja pelaksanaan yang diikuti pengawasan.

“Artinya, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Ini negara kita, ya harus dibangun dengan cara dan barang-barang modal sendiri karena kita memang mampu,” tegas Saleh Husin pada buka bersama dan sarasehan dengan Persatuan Insinyur Indonesia di kediaman Saleh Husin di kompleks Widya Chandra, Jakarta, beberapa hari lalu.

Menurut Saleh, penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah diperhitungkan sangat potensial untuk menumbuh kembangkan dan menguatkan struktur industri manufaktur. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang antara lain belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2015 sebesar Rp 290 triliun atau 14,22 persen dari total anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 2.039,5 triliun.

Sementara, kata dia, kebutuhan belanja modal (capital expenditure) seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara pada tahun ini mencapai Rp 300 triliun.

“Itu uang Indonesia, jadi kita harus berani mengambil kebijakan menggunakan dana kita sendiri untuk memandirikan pembangunan sekaligus menggerakkan industri dalam negeri,” ujarnya.

Lanjut dia, beberapa proyek infrastruktur yang telah menerapkan P3DN Usaha Hulu Migas dikoordinasikan oleh SKK Migas dan di lakukan oleh  Kontrak Karya Kerjasama (K3S) di bawah Kementerian ESDM. Begitu juga dengan pembangunan Power Plant & Transmisi Energi  PLN dan PGN di bawah Kementerian BUMN.

Ia mencontohkan, APBN 2015 Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Rp 81,3 triliun. Sedangkan Kementerian  Perhubungan sebesar  Rp 44,9 triliun yang digunakan untu membangun jalan baru sepanjang 143 km, jembatan  baru sepanjang 11.716 m , pembangunan jalur kereta api 265 km, dan pengadaan 48 lokomotif.

Kandungan lokal pembangunan pembangkit listrik nasional untuk tercapainya target program 35.000 MW pada tahun 2019 juga dipasok oleh industri barang modal dalam negeri.

Kemenperin juga melakukan koordinasi insentif dengan Kementerian ESDM. Dalam rapat terbatas, diungkapkan perlunya revisi tentang Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

“Apalagi Presiden Jokowi telah memberi perhatian dan bahkan instruksi langsung soal pipa gas Gresik-Semarang dan mewajibkan kementerian serta BUMN wajib membeli kapal dari galangan kapal dalam negeri,” pungkasnya.

loading...
Click to comment
To Top