Sikap MK yang Menganulir Aturan Politik Dinasti Menunjukan Belum Paham – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Sikap MK yang Menganulir Aturan Politik Dinasti Menunjukan Belum Paham

JAKARTA- Komisi II DPR kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir UU Pasal 7 huruf r UU 8/2015 yang mengatur batasan anggota keluarga petahana maju pemilihan kepala daerah.

“Menurut kami, MK tidak memahami niat dan tujuan penting pasal tersebut yang kami buat bersama KPU dan pemerintah,” kritik Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria dalam diskusi akhir pekan bertajuk ‘Petahana Petaka Demokrasi’ di bilangan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7).

MK, sambung dia, juga tidak melihat latar belakangan dan pengalaman dari dinasti politik. Menurut Riza, MK hanya melihat hak kepada setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam sebuah pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Justru, putusan MK tersebut dinilainya tidak adil bagi masyarakat di satu kota atau daerah yang jumlah penduduknya ratusan ribu hingga jutaan orang.

“Selama ini kita belajar 5-10 tahun petahana berkuasa tidak ada pembangunan signifikan, masyarakat makin tidak sejahtera, daerah tidak makin maju bahkan kita lihat seperti membangun sebuah kerajaan dan ini akan turun temurun,” urainya lebih lanjut.

Riza menekankan betapa sulit orang luar petahana mampu mengalahkan dinasti politik. Sebab pada kenyataannya, besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mencapai ratusan miliar hingga triliun, yang sedianya diperuntukkan bagi pembangunan daerah, tapi selalu diselipkan program-program bantuan sosial untuk kepentingan meningkatkan popularitas, elektabilitas dan program-program tertentu oleh incumbent.

“Banyak daerah sekarang bupatinya memberi bantuan kepada RT 10 juta per orang,” bebernya.(rmol/wid)

loading...
Click to comment
To Top