Akbar Tandjung: Ingatkan Elit Golkar Jangan Aggap Persoalannya Sepele – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Akbar Tandjung: Ingatkan Elit Golkar Jangan Aggap Persoalannya Sepele

JAKARTA-Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengaku sedih dengan kondisi Partai Golkar saat ini. Dia berharap persoalan Partai Golkar saat  tidak dianggap sepele dan harus bisa diselesaikan dengan sungguh-sungguh.

Baginya, Partai Golkar harus bisa menghadapi tantangan ini karena di awal reformasi Partai Golkar, meski menghadapi tantangan yang berat bisa melewatinya.

“Saya sebagai mantan ketua umum Golkar, yang telah  menghadapi betapa beratnya cobaan diawal reformasi saat kantor-kantor kita dibakar, saya dan bakhan istri saya dikejar-kejar, saya sedih betul kalau ini tidak bisa diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Kondisi saat ini jangan dianggpa hal sepele. Tapi sayangnya saya mendapat kesan seperti  itu. Pernyataan JK yang yakin bisa menyelesaikan, apa iya seperti  itu?,” ujar Akbar kepada wartawan di Jakarta, Minggu (12/7).

Dia menyayangkan kesepatakan yang dilakukan kedua kubu yang bertikai yang hanya diselesaikan tanpa melibatkan seluruh pihak di Golkar. Peristiwa yang sedemikian penting jelas Akbar harusnya dibicarakan bersama, jangan ambil putusan sendiri karena ini bukan urusan pribadi tapi urusan Golkar, urusan bersama dan demi kepentingan bangsa.

Padahal lanjut Akbar, dari pengalamannya mengahadapi tekanan di awal reformasi ada pengalaman yang bisa dibagi karena meski tekanan saat itu begitu berat, Partai Golkar berhasil ikut pilkada dan bahkan memenangkan pemilu berikutnya.

“Sudah banyak kontribusi golkar bagi Indonesia, seharusnya ini urusan dan gawenya kita bersama. Saya saja gak pernah diajak dan mintai keterangan, sekedar diberi informasi saja saya tidak. Padahal dewan pertimbangan yang saya pimpin sesuai AD/ART bertugas memberikan masukan baik diminta atau tidak kepada DPP, terhadap putusan-putusan yang akan diambil oleh DPP.

Dewan pertimbangan selama ini menurutnya sangat aktif dan bahkan pada pertemuan terakhir, Aburizal sempat datang dalam pertemuan tersebut dan menjelaskan bahwa masalah akan segera selesai, tapi sama sekali tidak menceritakan akan mengambil langkah seperti  ini.

”Yah kita sempat bertemu, tapi tidak ada satupun pernyataan Aburzal terkait langkahnya  ini,” tegasnya lagi.

Akbar mengemukan dari awal dirinya yakin konflik ini tidak akan cepat bisa selesai, pun hingga saat ini. Keyakinan Akbar itu menurutnya terlihat ketika kubu Agung Laksono mendaftarkan gugatan ke PN Pusat dan kubu Aburizal Bakri mendaftarkan hal ini ke PN Barat.

“Setelah ada dua gugatan ini kami perkirakan gak akan selesai sebelum pilkada serentak,” paparnya.

Makanya saat itu Akbar dan kawan-kawan di dewan pertimbangan pun mengintrodusi dilakukannya munaslub, karena menurutnya hal itu diperintahkan oleh AD/ART Partai Golkar. Menurut Akbar munaslub dapat dilakukan jika Partai Golkar terancam.

“AD/ART mengatakan jika partai terancam bisa dilakukan munaslub, dalam hal ini terancam tidak bisa ikut pilkada. Ini bisa dilakukan asalkan disetujui oleh 2/3  DPD I Tapi saat itu Aburizal  yakin hal ini bisa diselesaikan sebelum tanggal 20 April. Tapi nyatanya kan tidak.Saat ini ada proses kasasi dan lain-lain, saya sendiri tidak melihat dalam perspektif hukum atau pengadilan bisa selesai dalam waktu cepat,” tegasnya.

Usulan itu diakui Akbar diajukan oleh Dewan Pertimbangn meski saat itu dirinya yakin bahwa Munas Bali yang diselenggarakan oleh pengurus resmi hasil munas Riau karena munas Riau diikuti oleh para pengurus dari hasil musyawarah darah yang sah yang diwakili oleh, DPD I  dan DPD II dimana ada Aburizal sebagai ketum, Idrus Markham sebagai sekjen dan Agung Laksono sebagai wakil ketua umum.

“Keabsahannya sudah benar, tapi kenyataannya Agung bisa melaksanakan munas dengan melakukan Plt dan  justru diakui oleh pemerintah da bahkan keputusan mahkamah partai pun menurut pemerintah mendukung Agung,” ujar Politisi yang sudah kenyang makan asam garam ini lagi.

Terakhir dirinya pun mengingatkan, bahwa masalah pilkada ini penting bagi Partai Golkar, karena partai memiliki fungsi rekruitmen untuk mengisi jabatan-jabatan politik baik di eksekutif maupun legislatif.

“Jadi kalau kita tidak ikut serta berarti kita tidak melaksanakan kewajiban. Kalau Aburizal katakan tidak ada korelasinya antara pileg dan pilkada karena meskipun Golkar menang pilkada di 59 persen daerah, hasil pileg Cuma 14 persen.Kalau cara berpikir saya terbalik, kalau dengan 59 persen kepala daerah saja kita hanya dapat 14 persen, bagaimana kalau dibawah itu?,” tandasnya.  (fmc)

loading...
Click to comment
To Top