Mantan Pimpinan KPK: BPK Bisa Lakukan Audit Investigasi di DKI – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Mantan Pimpinan KPK: BPK Bisa Lakukan Audit Investigasi di DKI

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan audit dengan tujuan tertentu alias audit investigatif. Audit ini dapat dilakukan pasca pemberian opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang diterima Pemprov DKI.

Demikian dikatakan eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar, Selasa (14/7).

“BPK bisa melanjutkan (investigasi). Atau, sekalian saja, langsung diserahkan ke penegak hukum agar menjadi jelas,” tegasnya.

“Ini harus dibuat jelas karena terkait dengan uang negara,” imbuh dia.

Berdasarkan catatan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014, terdapat 2.909 temuan dengan 6.481 rekomendasi senilai Rp 2,65 triliun. Dari total tersebut, 4.453 rekomendasi Rp 565 miliar sudah ditindakanjuti. Sebanyak 1.178 rekomendasi senilai Rp 1,29 triliun belum sesuai rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut.

Masalah lainnya ialah pengendalian belanja modal atas paket lelang sejumlah 85 paket dengan indikasi Rp 214,29 miliar.

BPK juga menemukan kerja sama aset tanah 30 hektare di Mangga Dua yang pengawasannya dinilai lemah, serta pembelian tanah di rumah sakit di Jakarta Barat yang tidak memadai. Kemudian terdapat kelebihan biaya premi asuransi Rp 3,6 miliar dan dana biaya operasional pendidikan Rp 3,05 miliar.[wid] 

loading...
Click to comment
Ragam

Mantan Pimpinan KPK: BPK Bisa Lakukan Audit Investigasi di DKI

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan audit dengan tujuan tertentu alias audit investigatif. Audit ini dapat dilakukan pasca pemberian opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang diterima Pemprov DKI.

Demikian dikatakan eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar, Selasa (14/7).

“BPK bisa melanjutkan (investigasi). Atau, sekalian saja, langsung diserahkan ke penegak hukum agar menjadi jelas,” tegasnya.

“Ini harus dibuat jelas karena terkait dengan uang negara,” imbuh dia.

Berdasarkan catatan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014, terdapat 2.909 temuan dengan 6.481 rekomendasi senilai Rp 2,65 triliun. Dari total tersebut, 4.453 rekomendasi Rp 565 miliar sudah ditindakanjuti. Sebanyak 1.178 rekomendasi senilai Rp 1,29 triliun belum sesuai rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut.

Masalah lainnya ialah pengendalian belanja modal atas paket lelang sejumlah 85 paket dengan indikasi Rp 214,29 miliar.

BPK juga menemukan kerja sama aset tanah 30 hektare di Mangga Dua yang pengawasannya dinilai lemah, serta pembelian tanah di rumah sakit di Jakarta Barat yang tidak memadai. Kemudian terdapat kelebihan biaya premi asuransi Rp 3,6 miliar dan dana biaya operasional pendidikan Rp 3,05 miliar.[wid] 

loading...
Click to comment
To Top