Hari Pertama, KPU Kabupaten Semarang Sepi Pendaftar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Hari Pertama, KPU Kabupaten Semarang Sepi Pendaftar

UNGARAN – Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang di hari pertama Minggu (26/7), masih sepi pendaftar. Meskipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah menetapkan rekomendasi pasangan calon Bupati Mundjirin dan Wakil Bupati Ngesti Nugraha, belum juga mendaftarkan diri ke KPU di hari pertama tersebut.

Menurut Anggota KPU Kabupaten Semarang, Ridlo Pakina, hari pertama dibukanya pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang masih belum ada tanda-tanda pasangan calon yang mendaftar.
“Hari ini (Minggu, 26 Juli) belum ada pasangan calon yang mendaftar,” kata Ridlo Pakina, Minggu (26/7).
Sesuai jadwal pendaftaran pasangan calon bupati-wakil akan ditutup pada hari Selasa (28/7)mendatang. Dan jika nantinya selama pendaftaran yang berlangsung selama Tiga hari (28/7), belum ada yang mendaftar, maka KPU akan memperpanjang pendaftaran hingga Tiga hari ke depan, tepatnya tanggal 31 Juli 2015.
“Nantinya jika waktu perpanjangan pendaftaran belum juga ada yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, atau hanya ada satu pendaftar saja, maka Pilkada di Kabupaten Semarang akan ditunda hingga tahun 2017 mendatang, terang Ridlo,
KPU Kabupaten Semarang, merencanakan setelah masa pendaftaran akan dilanjutkan dengan masa pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Rumah Sakit Umum (RSU) Ambarawa. Yakni pada Rabu (29/7) hingga Kamis (30/7) atau pada Sabtu (1/8) hingga Minggu (2/8). Penyampaian hasil tes kesehatan akan segera disampaikan setelah tes kesehatan.
Secara tegas, lanjut Ridlo, KPU Kabupaten Semarang menyatakan tetap mempermudah proses pendaftaran pasangan calon bupati. Salah satunya akan tetap menerima pendaftaran, meskipun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) belum diterima langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Walaupun belum menerima tanda terima dari KPK, paling tidak ada bukti pengiriman LHKPN ke KPK. Namun harus secepatnya disusulkan pada masa perbaikan,” ungkap Ridlo. (wis)

loading...
Click to comment
To Top