Jero Wacik: Kalau 1 September Berkas Saya Belum Selesai, Maka Saya Bebas Demi Hukum – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Jero Wacik: Kalau 1 September Berkas Saya Belum Selesai, Maka Saya Bebas Demi Hukum

JAKARTA – Lama tak terlihat, Mantan Menteri ESDM Jero Wacik hari ini kembali muncul di KPK.

Tersangka kasus korupsi di Kementerian ESDM itu dipanggil penyidik untuk menandatangani surat perpanjangan masa penahanan dirinya di Rutan Cipinang untuk 30 hari kedepan.

“Hari ini, saya dipanggil untuk menandatangani perpanjangan masa penahanan terakhir,” kata Jero kepada wartawan di KPK, Kamis (30/7).

Jero sudah 90 hari ditempatkan KPK di Rutan Cipinang. Ini merupakan perpanjangan masa penahanan yang ketiga untuknya.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, dia awalnya tidak mau menandatangani surat perpanjangan yang disodorkan penyidik.

Namun, penyidik kemudian menjanjikan bahwa ini adalah perpanjangan terakhir dan berkas Jero akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Menurut penyidik kalau 1 September berkas saya belum selesai maka saya bebas demi hukum. Tapi kata penyidik juga beliau mengusahakan tidak lebih dari 1 September berkas saya dilimpahkan, mungkin 10 hari lagi,” papar pria yang juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata itu.

Jero ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM saat menjabat sebagai menteri periode 2011-2013, pada 3 September 2014. Dia diduga memeras untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM).

Politikus Senior Partai Demokrat itu dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP. Dia terancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam perkembangannya, Jero juga terlibat kasus dugaan korupsi saat menjabat menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar).

Dalam kasus ini, Jero ditetapkan sebagai pesakit sejak 6 Februari lalu. Jero diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 7 miliar.

Dia dikenai Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Pasal itu mencantumkan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar. (dil/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top