Politisi Nasdem Ini Nilai Ada Kekeliruan Soal BPJS Haram – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Kesehatan

Politisi Nasdem Ini Nilai Ada Kekeliruan Soal BPJS Haram

FAJARONLINE, JAKARTA – Baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariah alias haram. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menjelaskan bahwa ada perspektif keliru yang berkembang dan menyatakan bahwa BPJS Kesehatan haram.

Menurutnya, yang disoroti MUI adalah soal penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, serta denda administratif sebesar dua persen per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat tidak sesuai dengan prinsip syariah karena  mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

“Yang diharamkan itu bukan BPJS-nya, tetapi sistem operasional penyelenggaraannya yang mungkin belum sesuai dengan syariah. Pungutan denda administratif sebesar dua persen itu yang dianggap mengandung unsur riba. Jadi berbeda antara fatwa denda administratif BPJS diharamkan dengan  fatwa BPJS diharamkan,” jelas legislator asal Partai NasDem ini.

Meski demikian, pihaknya belum secara resmi menerima dokumen fatwa MUI soal haramnya BPJS Kesehatan dari MUI. Melainkan, baru diketahui dari media-media massa. “Tetapi secara resmi, kami di DPR  belum menerima fatwa MUI soal haramnya BPJS. Pada intinya setiap rekomendasi dari pihak manapun tentu akan menjadi pertimbangan DPR,” tambah Legislator asal Sumatera Selatan 2 ini.

Irma juga menambahkan bahwa BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh UU untuk menyelengarakan program jaminan kesehatan. BPJS berbeda dengan institusi keuangan yang mengandung ketiga unsur tadi, sebab BPJS mengumpulkan iuran yang dikumpulkan secara gotong royong dan itu dipergunakan bagi masyarakat yang sedang sakit.

“Saat ini DPR sedang dalam masa reses. Soal kemudian ada fatwa atau rekomendasi MUI terkait revisi undang-undang SJSN serta undang-undang BPJS, nanti mungkin akan ada proses untuk membahas itu,” tegasnya.

Olehnya itu, pada intinya DPR nantinya akan mendengarkan masukan semua pihak termasuk berbagai alasannya. Serta tidak menutup kemungkinan DPR bersama Pemerintah nanti akan membahas pembentukan BPJS Kesehatan yang berbasis syariah sebagaimana perbankan yang ada saat ini. “Ini tentu akan kita selesaikan bersama,” tutupnya.

loading...
Click to comment
To Top