Kapolri: Penyelesaian Masalah di Papua Harus dengan Cara Tepat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Kapolri: Penyelesaian Masalah di Papua Harus dengan Cara Tepat

FAJARONLINE, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa untuk menangani berbagai masalah yang terjadi di Papua, harus ada langkah taktis dan strategis.

Menurutnya, untuk penanganan masalah di Papua, harus dilakukan dengan sejumlah pendekatan, agar permasalahan ini cepat selesai untuk mendukung mempercepat pembangunan Papua menuju kesejahte­raan masyarakat.

“Membangun Papua harus menggunakan pendekatan tepat, dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat,”ungkap Kapolri usai memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolda Papua Barat dan Kapolda Papua di aula Rupatama Mabes Polri, Jumat (31/7) kemarin.

Dalam Sertijab tersebut, putra asli Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw dilantik menjadi Kapolda Papua, menggantikan Irjen Pol Drs. Yotje Mende, SH, M.Hum,  yang memasuki g masa pensiun. Sementara jabatan Kapolda Papua Barat yang sebelumnya dijabat Brigjen Pol. Paulus Waterpauw digantikan teman seangkatannya tahun 1987, yakni Brigjen Pol. Royke Lumowa.

Lebih lanjut Kapolri  menegaskan bahwa untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan di Papua, aparat kepolisian di Papua diminta untuk  melakukan pendekatan yang baik kepada semua stakeholder yang ada. Sebab, saat ini perhatian pemerintah sangat besar untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua, melalui kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dan sarana fisik lainnya. Disamping itu, juga ada pembangunan lumbung pangan, pemberian grasi bagi Tapol/Napol serta keterbukaan Papua terha­dap wartawan asing.

“Polri sendiri juga mempunyai kebijakan affirmatif action, terutama dalam penerimaan anggota Polri, dimana untuk Papua diberikan standard tersendiri,”ujarnya.

Namun begitu, bila ada kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti pelanggaran hukum yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata, Kapolri juga meminta tetap dilakukan penegakkan hukum sesuai aturan yang ada. Diakui bahwa tantangan di Papua cukup berat, terutama menyangkut masalah  kelompok kriminal bersenjata (KKB), termasuk  daerah konflik lainnya.

Aparat juga diminta untuk mengantisipasi  kepentingan politik yang berseberangan dengan NKRI  maupun aksi kriminal, persoalan intoleransi kerukunan beragama dan HAM yang masih sering  mencuat.  “Kapolda yang baru diharapkan bisa mengatasi bahaya laten, terstruktur, tersembunyi ini dengan mengambil langkah dan strategi yang tepat agar Papua menjadi aman dan damai dan pembangunan bisa dipercepat,”tuturnya. (tri/nat)

loading...
Click to comment
To Top