DPD Tuntut Persamaan Wajib Pajak-Pemerintah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

DPD Tuntut Persamaan Wajib Pajak-Pemerintah

FAJARONLINE, MAKASSAR –– Senator melalui Komite IV DPD RI mendorong persamaan hak wajib pajak dan pemerintah. DPD mendorong melalui revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang saat ini dalam tahap uji sahih draf RUU.

Anggota Komite IV DPD RI asal Sulsel, Ajiep Padindang mengatakan DPD juga mendorong peradilan pajak lebih independen. Sebesar 70 persen penerimaan negara dari pajak, sementara institusi perpajakan yang ada tidak terupdate maksimal. “Kita meminta persamaan hak, tujuan akhirnya mendorong penyetoran pajak. Bukan memenjarakan mereka,” ujar Ajiep di Fakultas Ekonomi UMI Makassar, Selasa 4 Agustus.

Dia menyampaikan alasan penunjukan UMI sebagai tempat melakukan uji sahih RUU lantaran merupakan salah satu perguruan tinggi swasta dengan jumlah pakar dan guru besar terbanyak di Indonesia Timur. “Cukup banyak pakar yang kuasai. Kajian awal akademik sebelumnya kita gelar di Unhas,” beber mantan legislator Golkar Sulsel itu. Kunjungan DPD didampingi tim ahli, Winarto yang melakukan diskusi panjang dengan sejumlah guru besar UMI, praktisi dan konsultan perpajakan serta jajaran Dinas Pendapatan Daerah Sulsel. (nur)

loading...
Click to comment
To Top