Hidayat Nur Wahid : Fatwa MUI Membingungkan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Hidayat Nur Wahid : Fatwa MUI Membingungkan

JAKARTA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan BPJS Kesehatan ditanggapi beragam. Ada yang menilai positif, sehingga pemerintah perlu mengubah bentuk BPJS Kesehatan. Tapi ada juga meminta pejabat MUI bertemu dengan Menteri Agama untuk mendialogkan fatwa tersebut. Ini disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

“Sebab muncul tafsir seolah-olah itu bukan haram, tapi tidak sesuai syariah. Sebaiknya dibi­carakan dulu daripada menimbul­kan tafsir yang negatif maupun kontroversi. Tujuan BPJS itu agar rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan dari nega­ra,” ujar Hidayat Nur Wahid.

Seperti diketahui, Ketua Bidang Fatwa MUI Ma’ruf Amin mengatakan, MUI mengeluarkan Fatwa bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah karena kebi­jakan tersebut dinilai mengand­ung unsur gharar, maisir dan riba.

Alasan lainnya, kepesertaan BPJS Kesehatan juga dianggap tidak adil karena masih mem­bedakan latar belakang peserta. Ada bunga, ada akad yang tidak sesuai syariah karena dana yang diinvestasikan itu tidak jelas diinvestasikan ke mana.

Meski begitu, lanjutnya, sebe­lum pemerintah mengganti BPJS Kesehatan, boleh saja diman­faatkan fasilitas tersebut karena darurat, artinya tidak dosa. Tapi dalam waktu dekat pemerintah diminta siapkan BPJS Kesehatan yang syariah.

Hidayat Nur Wahid selan­jutnya mengatakan, sebagai pejabat MPR dirinya tidak pas mengomentari fatwa MUIitu. Masalah ini lebih pas dibicara­kan pimpinan DPR karena me­nyangkut undang-undang. Tapi secara pribadi, politisi PKS itu meminta pejabat MUI bertemu Menteri Agama untuk membi­carakan soal arti fatwa tersebut.

Olehnya itu, Hidayat menyarankan agar segera melakukan pertemuan antara pejabat MUI dengan Menteri Agama guna membahas persoalan tersebut.  Hal itu bertujuan agar tidak ada kontro­versi mengenai fatwa itu. “Ini kan membingungkan banyak pihak. BPJS Kesehatan itu kan bentuk tanggung jawab negara un­tuk melindungi segenap rakyat Indonesia.  Membingungkan umat, pihak rumah sakit, dan para dokter. Semuanya bertanya-tanya men­genai fatwa MUI itu,” jelas Hidayat.

[NEXT-FAJAR]

Lebih lanjut, pertemuan antara pejabat MUI dan Menteri Agama sangat perlu dilakukan. Bila perlu pertemuan tersebut juga diikutsertakan bersama dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial, dan BPJS. Pihak-pihak ini perlu duduk bersama bagaimana memper­baiki BPJS Kesehatan ditinjau dari hukum Islam agar kon­sumen yang beragama Islam terlindungi.

Dengan demikian rumah sakit dan para doketer nyaman dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Sebab, semuanya bisa menjadi benar setelah didialogkan dari sisi hukum negara dan sisi hukum syariah. “Ini untuk kepastian hukum demi melindungi kon­sumen. Termasuk diharapkan dari situ ada BPJS Syariah, kan ada juga asuransi syariah ada perbankan syariah,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah dirinya mendukung langkah BPJS untuk disyariahkan? Hidayat menjelaskan, dirinya justru mendukung agar MUI segera bertemu dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, BPJS guna mendialogkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI untuk kepastiah hukum dan sukses BPJS tersebut.

“Jika nanti disepakati ada BPJS Syariah, ya moga-moga saja, karena pada hakikatnya di luar dari BPJS, sudah ada asuransi syariah, perbankan syariah. Itu memang layak didialogkan,” paparnya.

Dirinya menyarankan kepada pemerintah untuk sebaiknya pro aktif untuk mendialogkan persoalan tersebut. Pasalnya, fatwa yang dikeluarkan MUI ini telah menjadi pembi­caraan ramai di masyarakat. Pemerintah sebaiknya segera mengundang MUI rapat bersama dengan Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Sosial, dan BPJS. Tujuannya untuk membahas fatwa MUI itu dan mencari solusi yang terbaik memberikan pelayanan maksi­mal kepada konsumen sesuai dengan undang-undang. (hrm/RMOL)

loading...
Click to comment
To Top