Panwaslu SBT Temukan Data Ganda – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Panwaslu SBT Temukan Data Ganda

AMBON,AE.— Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) kabupaten Seram Bagian Timur memperketat pengawasannya dibeberapa kecamatan yang berpotensi terjadi penggelembungan pemilih. Penggelembungan yang disinyalir dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenangkan calon tertentu, sangat bertentangan dengan undang-undang.

Anggota Panwaslu kabupaten SBT Divisi pengawasan, M Saleh Tianotak mengatakan, pihaknya mengawasi ketat pencocokan dan penelitian (Coklik) Daftar Penduduk Potensial Pemilihan Pemilih (DP4) untuk Pilkada SBT. Saat ini, DP4 masih terus dicoklik oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) ditingkat desa dan kecamatan.

“Kami sudah menginstruksikan Petugas Pengawasan Lapangan (PPL) di seluruh 15 kecamatan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap tahapan verifikasi DP4. Jadi data-data seperti tidak ada dalam DP4, yang sudah meninggal dan nama ganda, kita dapatkan di lapangan,” ujar Tianotak kepada Ambon Ekspres via seluler, Selasa (4/7).

Seperti yang terdapat di kecamatan Bula Barat, kata Tianotak, ada warga yang sudah meninggal namun masih terdata dalam DP4. Sementara di Desa Keselesr, Kecamatan Seram Timur, juga terdapat nama ganda.

“Selain itu, satu keluarga yang anak terdata dalam DP4, namun tidak pernah berada di SBT. Herannya, adalah di Kecamatan Bula Barat, terkait dengan DP4. Di sini juga terjadi peningkatan. Kalau dikatakan ada penambahan penduduk, yah dari mana. Karena dari tahun 2013 hingga sekarang tidak ada transmigrasi yang masuk di sana,”ungkap dia.

Ia menyatakan, sebelum DP4 Pilkada SBT 2015 ditanggapi oleh masyarakat dan kelompok kepentingan, pihaknya sudah melakukan pengawasan aktif di lapangan. Data-data yang didapati PPL, dijadikan bahan klarifikasi kepada PPDP setelah usai melakukan coklik dan pleno ditingkat desa (PPS).“PPL kami akan menyampaikan klarfikasi pada saat pleno Daftar Pemilih Sementar (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT),”katanya.

Untuk memaksimalkan pengawasan, Panwaslu SBT merekrut PPL yang berdomisili di desanya masing-masing”. Karena mereka lebih tahu persis masyarakat atau warga setempat. Tujuannya agar lebih muda melakukaan pendataan,”ungkap dia.

Selain itu, lanjut dia, Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan PPP juga diperintahkan untuk mengawasi ketat coklik dan mobilisasi pemilih di kecamatan Siwalalat, Teor dan Bula Barat. Tiga kecamatan itu berpotensi menjadi pintu masuk mobilisasi pemilih dari kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.

Tiga kecamatan tersebut berpotensi terjadi mobilisasi pemilih. Apalagi Malteng dan Malra tidak melaksanakan Pilkada. Selain itu, kita tahu bersama bahwa pada Pilkada SBT 2010 dan Pilkada Gubernur Maluku 2013, terjadi mobilisasi pemilih.

“Malra dan Malteng tidak melakukan Pilkada. Olehnya itu, kami lakukan pengawasan ketat di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan dua kabupaten itu. Tapi kecamatan lain, juga kita lakukan yang sama,”paparnya.

Politisasi Birokrasi

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura, Johan Tehuayo mengatakan, birokrasi SBT tidak boleh memihak kepada kandidat tertentu. Pilkada serentak kali ini kata dia, harus terlaksana secara demokratis, jujur, adil, transparan dan akuntabel dan terhindar dari intervensi birokrasi pemerintah daerah.

“Sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas serta komitmen dalam memperjungkan kepentingan publik. Oleh karena birokrasi pemerintah daerah di berbagai daerah terutama di kabupaten SBT harus bersikap netral dan tidak boleh berpihak pada salah satu calon,”ujar Tehuayo.

Soal dugaan pegelembungan DP4 yang dilakukan oleh pemda SBT dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), merupakan bagian dari upaya politisasi birokrasi. Panwaslu, masyarakat, dan semua stakeholder yang berkepenitngan harus mengawasi ketat proses pendataan pemilih yang sedang berlangsung.

“Pada konteks itu apabila terdapat indikasi keterlibatan aparatur birokrasi pemda SBT dalam politik praktis terkait dengan proses pilkada, itu menjadi kewenangan panwas SBT untuk melakukan mekanisme pengawasan secara efektif. Karena itu politisasi birokrasi,”katanya.

Seperti diberitakan Ambon Ekspres, Selasa (4/7), DP4 untuk Pilkada SBT diduga terjadi peningkatan yang signifikan. Ini terungkap dari data DP4 yang dimiliki oleh tim salah satu pasangan calon.

Data DP4 dengan logo KPU itu dengan jumlah yang berbeda-beda, yakni  95.227 dan 158.539. Kedua data ini bersumber dari DP4 yang disinkronkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014.  (TAB)

Beritanya juga bisa dibaca di Harian Ambon Ekspres Edisi Rabu 5 Agustus 2015

 

loading...
Click to comment
To Top