Jokowi Tak Keluarkan Perppu, PDIP Kecewa Berat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Jokowi Tak Keluarkan Perppu, PDIP Kecewa Berat

JAKARTA-Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk mengatasi calon tunggal di tujuh daerah menuai kekecewaan.‎

Parahnya, kekecewaan itu datang dari tubuh partai pengusung Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 lalu, PDI Perjuangan (PDIP).‎ Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, ‎proses Pilkada yang diundur merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.

‎”Ya itulah (Presiden) lebih tunduk pada opini publik daripada konstitusi. Daerah mau jumlahnya satu atau 560 konstututional importancenya sama. Jadi, (calon tunggal) masuk dalam kriteria genting dan memaksa,” ungkap Arteria saat dikontak, Kamis (6/8).‎

Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP itu menambahkan Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang merupakan amanat UU, yang merupakan jabaran dari norma konstitusi. Lanjut Arteria, presiden dapat dikatakan inkonstitusional atau setidaknya melanggar sumpah jabatan yang mengharuskan presiden melaksanakan UU selurus-lurusnya.‎

Lebih jauh Arteria menambahkan, penolakan Perppu Pilkada ini merupakan sikap pemerintah yang cendrung selalu mengambil kebijakan populis dalam setiap polemik kebangsaan, sehingga saat ini Perppu dipersepsikan sebagai instrument pemuas kelompok. Padahal, Perppu ini adalah solusi kebangsaan untuk menyikapi permasalahan demokrasi.

‎”Jangan dilihat dari jumlahnya yang tujuh, walaupn ada potensi penambahan mengingat verifikasi masih berlanjut dan saya yakin di tanggal 24 Agustus nanti pasti ada penambahan daerah yang calon tunggal,” pungkasnya.‎

Sebelumnya Pilkada di tujuh daerah terancam diundur hingga 2017. Tujuh daerah tersebut antara lain Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Pacitan (Jawa Timur), Samarinda (Kalimantan Timur), Kota Mataram (NTB) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT). Sementara ada 83 daerah yang hanya memiliki dua pasang calon kepala daerah. Hal tersebut berpotensi gagal lantaran kedua calon kepala daerah belum terverifikasi oleh KPU. [sam/rmol]‎

loading...
Click to comment
To Top