KPUD Selayar Takut Ambil Resiko – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

KPUD Selayar Takut Ambil Resiko

FAJARONLINE, SELAYAR — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Selayar takut memutuskan polemik usungan partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap calon Aji Sumarno- Abd Gani di pilkada Selayar. Salah satu alasan hingga saat ini belum ada keputusan yang diberikan oleh KPUD terkait persoalan wewenang tandatangan itu adalah, pihak KPUD takut mengambil resiko.

” Kita masih bimbang persoalan ini. Disisi lain sebagai penyelenggara kita juga takut ambil resiko,” kata komisioner KPUD Bulukumba M Karyadin, kepada FAJAR.

Olehnya itu, hingga saat ini pihak KPUD Selayar masih melakukan konsultasi dengan komisioner KPU Sulsel. Ia mengakui bahwa kekhawatiran KPUD dalam hal ini lantaran bertabrakan dengan PKPU soal usungan calon. ” Kita masih konsultasi dengan KPU provinsi. Kami tidak bisa putuskan, jangan sampai kita putuskan malah merugikan pihak lain. Begitupun dengan sebaliknya,” ungkapnya.

Hanya saja kata Karyadin, persoalan tandatangan yang bukan sekretaris Partai yang bertandatangan, juga dikarenakan telah terjadi perubahan kepengurusan. Sehingga sekretaris PKB Selayar Jamaluddin Taba  yang disebut tidak bertandatangan, tidak memiliki wewenang kembali untuk bertandatangan. “Belakangan kita ketahui bahwa telah ada kepengurusan baru dalam partai dan terbit SK yang baru sebelum pendaftaran. Harusnya pengurus partai sendiri telah memperhatikan hal itu sejak awal, sehingga bukan sepenuhnya kesalahan KPUD,” katanya.

Wakil PKB Sulsel Hengky yang dikonfirmasi membenarkan hal itu. Ia mengaku mengganti kepengurusan partainya yang ada di selayar. Tetapi, ia dilakukan pergantian hanya ketuanya dengan diganti sebagai Pelaksana tugas (plt). ” Memang benar seperti itu. Inilah yang saat ini kita perbaiki semua kepengurusan yang ada di partai. Tetapi, selayar itu hanya ketuanya,”ungkapnya.

Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief mengatakan, akan memberikan masukan tetap bahwa kembali kepada aturan awal. Itulah yang sehrusnya menjadi pegangan setiap KPUD. ” Kita kembali ke aturan yang ada. Ini harusnya menjadi pelajaran bagi komisioner lain untuk berhati-hati dengan aturan. Kekhawtirannya, ini menjadi polemik hingga di pemuktahiran,” terangnya. (taq)

To Top