Alasan Gaji GTT/PTT Tak Tersedia, Sekolah Minta Izin Bupati Tarik Pungutan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Alasan Gaji GTT/PTT Tak Tersedia, Sekolah Minta Izin Bupati Tarik Pungutan

TEMANGGUNG – Dengan alasan untuk menutupi biaya operasional sekolah, sejumlah SMA/SMK ramai-ramai mengajukan izin bupati untuk bisa menarik pungutan atau SPP pada siswa.

Kepala SMA Negeri 2 Temanggung, Supriyanto yang ditemui mengatakan terpaksa akan menarik pungutan untuk menutup biaya operasional, karena saat ini saja pihaknya telah berhutang pada koperasi sebesar Rp30 juta. Utang itu digunakan untuk honor Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) bulan Juni.
“Untuk bulan Juni memang kami gaji GTT/PTT memang masih bisa terbayar walau harus diambilkan dulu dari koperasi. Namun untuk bulan Juli kami belum tahu diambilkan dari pos mana, untuk itulah kami meminta izin bupati untuk bisa menarik pungutan dari siswa,” katanya, Kamis (6/8).
Penarikan pungutan berupa SPP dianggap penyelesaian masalah paling tepat mengingat alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak diperkenankan untuk pembiayaan GTT/PTT. Dalam izin, sekolah juga menyatakan tidak akan menarik uang gedung.
“Kami sudah sepakat untuk mengajukan biaya SPP yaitu sebesar Rp75.000 per bulan per siswa. Ini sudah sesuai dengan rancangan anggaran belanja sekolah yang telah dibuat, SPP tahun ini kita sepakati diturunkan dari tahun lalu sebesar Rp80.000,” tutur Supriyanto.
Dari SPP tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai GTT/PTT, pengiriman atlet, lomba ilmiah, internet dan kebutuhan lain. Sekolah juga berencana menghentikan berbagai kegiatan-kegiatan di luar sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Temanggung, Darmadi menyatakan bahwa pemkab telah mengeluarkan surat edaran yang intinya dilarang menarik iuran dari siswa. Secara prinsip satuan pendidikan negeri tidak keberatan hanya saja jenjang pendidikan SMA sedikit was-was mengenai hal itu.
“Kalau SD-SMP saya pikir sudah tidak masalah. Karena selama ini tidak melakukan pungutan karena ada BOS. Namun untuk jenjang SMA ada kekhawatiran. Terutama untuk anggaran bagi pegawai tidak tetap yang tidak tercover dalam BOS dan bergantung pada biaya bulanan dari siswa, dalam perda juga diatur satuan pendidikan boleh menarik iuran namun harus seizin bupati,” katanya.
Bagi kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercover dalam BOS nantinya akan dialokasikan dalam APBD. Untuk mengatasi hal ini, pemkab sudah merencanakan untuk mengalokasikan anggaran bagi GTT dalam APBD Perubahan 2015. Adapun besaran anggaran bagi GTT hingga saat ini masih dilakukan penghitungan. (din)

loading...
Click to comment
To Top