DPR Minta Para Menteri Tingkatkan Koordinasi Tangani Ekonomi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

DPR Minta Para Menteri Tingkatkan Koordinasi Tangani Ekonomi

FAJARONLINE, JAKARTA – Para menteri Kabinet Kerja diharapkan meningkatkan koordinasi dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi saat ini.

“Di tengah kondisi ekonomi, terutama ekonomi global yang tidak bersahabat, para menteri harus lebih berkoordinasi dan bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi,” kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan, Minggu (9/8).

Dia mengatakan langkah itu penting dilakukan sebab saat ini memasuki masa transisi yang sudah mendekati usia satu tahun yakni pada 1 Oktober nanti. Makanya pihaknya berharap agar ada koordinasi lebih baik dari para menteri. Terutama mendekati penyampaian nota keuangan yang murni dari pemerintahan saat ini pada tanggal 14 Agustus nanti.

DPR pada tanggal 14 Agustus akan mendengarkan program apa yang menjadi priroritas pemerintah. Menurut Taufik, pembahasan draft awal sudah dimulai tanggal 20 Mei lalu dan sudah disepakati, usulan dan rencana pagu-pagu indikatif secara makro, antara DPR dan pemerintah melalui menteri keuangan.

Pada kurun masa sidang lalu sampai sekarang, pemerintah tentunya telah melakukan adjudsment terhadap situasi ekonomi. Dan kami tentu berharap menteri ekonomi telah bekerja keras memperbaikinya sebelum disampaikan oleh presiden nanti,” ujar politisi PAN itu.

Diakui Taufik, APBN 2015 yang disusun pada pemerintahan periode lalu tentunya ada batasan dan ketidaksesuaian dengan program pemerintahan saat ini, meskipun sedikit sudah disesuaikan dengan APBN-P 2015.

Namun menurutnya hal itu sebenarnya bisa diatasi dengan inovasi-inovasi ekonomi jika para menteri ekonomi bisa berkoordinasi dengan baik sehingga program-program kerakyatan tetap bisa berjalan dan roda perekomian tidak stagnan.

“Kita memiliki BUMN dengan aset Rp 4.600 triliun. Seharusnya jika memang program APBN belum bisa berjalan, BUMN bisa ikut mendorong perekonomian dan tidak ikut menjadi stagnan apalagi merugi. Jika tidak berjalan tentunya kita mempertanyakan keabsahan arsitek dari BUMN-BUMN ini,” tegasnya.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan bahwa keuangan negara terbagi antara APBN dan Non APBN. Dana pemerintah Non APBN seperti yang ada di BUMN-BUMN harusnya bisa ikut mensuport dan ikut mendukung jika APBN belum bisa berjalan karena berbagai kendala seperti ketidaksesuaian program. BUMN seharusnya bisa ikut membantu mendorong sektor ekonomi.

“BUMN selain memiliki peran strategis menyerap lapangan kerja, dan mendapatkan berbagai-keuntungan ekonomi lainnya, juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensubsidi kekosongan atau keterbatasan APBN agar ekonomi tidak seperti saat ini. Artinya seharusnya BUMN bisa lebih aktif bergerak mendukung pemerintahan,” demikian Taufik.(rus)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top