KPK Mulai Selidiki Setoran 10 Persen dari Dinas ke Fuad Amin – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

KPK Mulai Selidiki Setoran 10 Persen dari Dinas ke Fuad Amin

FAJARONLINE, JAKARTA – PK terus memantau perkembangan persidangan bekas Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Fuad Amin Imron di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Di antaranya dengan men­dalami keterangan Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Bangkalan, Moh Mohni dan Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Bangkalan, Nur Aida Rachmawati yang dihadirkan sebagai saksi. Mohni dan Aida bersaksi, ada jatah 10 persen untuk Fuad Amin dalam pencairan anggaran untuk dinas yang mereka pimpin.

Dihubungi Rakyat Merdeka kemarin, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, pihaknya akan mendalami fakta persidangan terse­but. Termasuk memungkinkan adanya penyelidikan mengenai 10 persen untuk Fuad itu.

Namun, Indriyanto menegas­kan, pihaknya akan lebih dulu menunggu putusan pengadilan terkait kasus suap jual beli gas alam yang menjerat Fuad dan HRD PT Media Karya Sentosa, Antonius Bambang Djatmiko.

“Tapi, semua sangat tergan­tung dari putusan pengadilan sampai memiliki kekuatan hu­kum tetap,” katanya.

Menurut Indriyanto, jika ma­jelis hakim memutuskan Fuad bersalah, juga saksi dan fakta yang hadir dalam persidangan menguatkan indikasi unsur suap dalam pengajuan anggaran dinas di Kabupaten Bangkalan, maka pihaknya akan bergerak cepat mengusutnya.

“Kalau memang terbukti, maka kami akan mendalaminya melalui proses rutin kami, den­gan lidik terlebih dahulu,” ucap pakar ilmu hukum pidana ini.

Disinggung soal harta kekayaan Fuad yang disangka KPK berasal dari tindak pidana korupsi selama menjabat Bupati dan Ketua DPRD Bangkalan, Indriyanto menegaskan, pihaknya akan menyita seluruhnya dan menyerahkannya kepada negara. Termasuk menelusuri aset-aset yang masih diatasnamakan orang lain. “Tapi tunggu dulu sampai punya kekuatan hukum yang tetap,” ucapnya.

Plt Pimpinan KPK Johan Budi menyatakan, pihaknya belum mengagendakan penyelidikan baru terhadap kasus yang men­jerat Fuad. Sebab, menurutnya, persidangan Fuad masih ber­jalan. “Kami belum mengambil kesimpulan,” ucapnya.

Yang pasti, Kadin Pendidikan Bangkalan, Moh Mohni telah bersaksi di pengadilan mengenai setoran 5-10 persen untuk Fuad dari anggaran kegiatan pada dinasnya.

Mohni menerangkan, setoran itu mulai diberikan kepada Fuad sejak tahun 2012. Namun, dirin­ya tidak mengingat pasti besaran uang yang diberikan.

Dia pun mengakui, setiap setoran yang disodorkan ke­pada Fuad tidak pernah ada yang ditolak. “Selama pemberian, ada penolakan dari terdakwa?” tanya jaksa KPK. Mohni lugas menjawab, “Tidak ada.”

Hal yang sama juga dilakukan pada 2013. Menurut Mohni, setoran diberikan sesuai dengan pengajuan surat perintah mem­bayar (SPM). Duit setoran ini, sambung Mohni, diberikan di tempat dinas Fuad.

Saksi lain yang mengakui adanya setoran tersebut adalah Nur Aida Rachmawati, selaku Kadinkes Pemkab Bangkalan. Menurutnya, meski sudah lengs­er dari kursi Bupati dan menjabat Ketua DPRD Bangkalan, Fuad masih menerima jatah 10 persen dari pencairan anggaran keseha­tan. “Iya, 10 persen diberikan ke Pak Fuad,” kata Nur Aida.

Nur Aida menjelaskan, jum­lah permintaan dari setiap pen­carian anggaran di Dinkes, sudah ditentukan Fuad sebelum di­rinya dilantik menjadi Kadinkes. “Sebelum dilantik, waktu itu bapak meminta mengikuti yang sebelum saya. Di pendopo, di acara sebelum pelantikan. Saya harus mengikuti yang sebelum­nya,” terangnya.

Lebih lanjut, menurut Nur Aida, selama menjabat sebagai Kadinkes sejak September 2014, dirinya sudah menyerahkan fee senilai Rp 200 juta sebanyak dua kali.

Dia menjelaskan, dalam prosedur resmi, ketika dinas mem­butuhkan dana, maka harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPT) ke bagian keuangan terlebih dulu. Setelah itu, barulah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani kepala dinas.

SPM kemudian diserahkan ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah ada surat itu, barulah bank bisa mencairkan anggaran untuk dinas.

Tapi, menurutnya, di Bangkalan, SPM harus mendapat persetujuan dari Fuad dulu sebelum diserahkan ke BPKAD. “SPM yang ada direkap untuk menda­pat persetujuan dari Bapak, ke­mudian baru kami bawa ke kan­tor BPKAD, lalu ke Bank Jatim untuk dicairkan,” ucapnya.

Restu Fuad ini, tentunya tak diberikan secara cuma-cuma. Menurut Nur Aida, dinas wajib menyetor uang 10 persen dari berapapun anggaran yang hen­dak dicairkan.

Dikatakan Nur Aida, anggaran yang diajukan tidak akan bisa dicairkan apabila SPM tersbut tidak ada persetujuan dari Fuad Amin. Karena itu, SPM harus dapat persetujuan dari Fuad Amin.(rmol)

loading...
Click to comment
To Top