‎Ekonomi Tak Bersahabaat, Ini Saran Taufik Kurniawan Untuk BUMN – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

‎Ekonomi Tak Bersahabaat, Ini Saran Taufik Kurniawan Untuk BUMN

JAKARTA–Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan mengatakan, ditengah kondisi ekonomi yang tidak bersahabat saat ini, para menteri ekonomi diharapkan lebih bisa berkoordinasi dengan baik mengatasinya. Mereka harus mengantisipasi situasi yang saat ini tidak bersahabat.

“Ini kondisi ekonomi global semuanya sedang tidak bersahabat. Secara ekternal seperti itu dan kondisi  sekarang ini karena masa dimana transisi 1 tahun sudah semakin mendekati pada 1 Oktober besok, DPR mengharapkan agar ada koordinasi yang lebih baik. Terutama mendekati penyampaian nota keuangan yang murni dari pemerintahan saat ini pada tanggal 14 Agustus nanti,” ujar Taufik ketika dihubungi.

DPR pada tanggal 14 Agustus nanti akan mendengarkan program apa yang menjadai priroritas pemerintah.

“Pembahasan draft awal sudah dimulai tanggal 20 Mei lalu dan sudah disepakati, usulan dan rencana pagu-pagu indikatif secara makro , antara DPR dan pemerintah melalui mentri keuangan. Pada kurun masa sidang lalu sampai sekarang, pemerintah tentunya telah melakukan adjudsment terhadap stisuais ekonomi dan kami tentu berharap menteri ekonomi telah bekerja keras memperbaikinya sebelum disampaikan oleh presiden nanti,” tambahnya.

Diakui Taufik, APBN 2015 yang disusun pada pemerintahan periode lalu tentunya ada batasan dan ketidaksesuaian dengan program pemerintahan saat ini, meskipun sedikit sudah disesuaikan dengan APBN-P 2015. Namun menurut Taufik hal itu sebenarnya bisa diatasi dengan inovasi-inovasi ekonomi jika para menteri ekonomi bisa berkoordinasi dengan baik sehingga program-program kerakyatan tetap bisa berjalan dan roda perekomian tidak stagnan.

“Kita memiliki BUMN dengan aset Rp 4600 triliun. Seharusnya jika memang program APBN belum bisa berjalan, BUMN bisa ikut mendorong perekonomian dan tidak ikut menjadi stagnan apalagi merugi.Jika tidak berjalan tentunya kita mempertanyakan keabsahan arsitek dari BUMN-BUMN ini,” tegasnya.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, bahwa keuangan negara terbagi antara APBN dan Non APBN. Dana pemerintah Non APBN seperti yang ada di BUMN-BUMN harusnya bisa ikut mensuport dan ikut mendukung jika APBN belum bisa berjalan karena berbagai kendala seperti ketidaksesuaian program. BUMN seharusnya bisa ikut membantu mendorong sektor ekonomi.

“BUMN selain memiliki peran strategis menyerap lapangan kerja, dan mendapatkan berbagai-keuntungan ekonomi lainnya, juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensubsidi kekosongan atau keterbatasan APBN agar ekonomi tidak seperti saat ini. Artinya seharusnya BUMN bisa lebih aktif bergerak mendukung pemerintahan,” tegasnya.

Ketika ditanyakan apakah ketidaksigapan BUMN itu dikarenakan Meneri BUMN, Rini Soemarno terlalu banyak bermain politik yang membuat BUMN tidak fokus  pada kerjanya dan justru terseret  pada permainan politik terutama dalam menggalang relawan, Taufik tidak mau menjawabnya. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada penilaian Jokowi sebagai atasan para menteri untuk menilai apakah ingin mempertahankan para  menterinya atau ingin menggantinya.

“Pak Jokowi tentunya  memiliki penilaian sendiri terkait para pembantu-pembantunya. Jika memang menurut penilaiannya ada menteri yang harus  diganti atau dipertahankan, maka itu sepenuhnya menjadi keputusan Pak Jokowi sendiri.DPR hanya bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan persoalan.Pada intinya dan pastinya kami ingin agar program-program pemerintahan yang pro rakyat bisa berjalan dan berhasil.Kalau untuk itu diperlukan resufle yah  silahkan saja,” tandasnya.

Sementara itu beredar kabar di kalangan wartawan bahwa Jokowi akan segera melakukan resufle kabinet akhir pekan ini. Langkah ini kabarnya akan dilakukan untuk menghindari serangan-serangan dalam sidang tahunan MPR nanti dari parlemen. Selama ini kalangan dewan sendiri sering mengungkapkan kekecewaan pada para pembantu Jokowi. Bahkan tidak kurang kader-kader PDIP mendorong beberapa nama seperti Rini Soemarno untuk segera diresufle.

Masyarakat sendiri saat ini mengalami kehidupan ekonomi yang berat. Karena banyak kebijakan pemerintahan saat ini terutama di bidang ekonomi membuat kehidupan rakyat semakin berat dengan naiknya harga BBM, gas, listrik dan kebutuhan pokok.

Bahkan tidak kurang Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai para menteri ekonomi saat ini justru seperti sedang membuat kehidupan rakyat yang sudah susah bertambah susah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat yang seperti terstruktur, sistematis dan masif.

“Kebijakan pemerintahan saat ini semuanya tidak ada satupun yang pro rakyat. Hidup dan beban kehidupan rakyat makin susah karena kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, gas, listrik. Selain itu APBN pun tidak terserap dan mandek dan nilai rupiah yang terus merosot. Ini kan semua membuat susah rakyat secara terstruktur sistematis dan masif,” tandasnya. (fmc)

 

loading...
Click to comment
Nasional

‎Ekonomi Tak Bersahabaat, Ini Saran Taufik Kurniawan Untuk BUMN

JAKARTA–Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan mengatakan, ditengah kondisi ekonomi yang tidak bersahabat saat ini, para menteri ekonomi diharapkan lebih bisa berkoordinasi dengan baik mengatasinya. Mereka harus mengantisipasi situasi yang saat ini tidak bersahabat.

“Ini kondisi ekonomi global semuanya sedang tidak bersahabat. Secara ekternal seperti itu dan kondisi  sekarang ini karena masa dimana transisi 1 tahun sudah semakin mendekati pada 1 Oktober besok, DPR mengharapkan agar ada koordinasi yang lebih baik. Terutama mendekati penyampaian nota keuangan yang murni dari pemerintahan saat ini pada tanggal 14 Agustus nanti,” ujar Taufik ketika dihubungi.

DPR pada tanggal 14 Agustus nanti akan mendengarkan program apa yang menjadai priroritas pemerintah.

“Pembahasan draft awal sudah dimulai tanggal 20 Mei lalu dan sudah disepakati, usulan dan rencana pagu-pagu indikatif secara makro , antara DPR dan pemerintah melalui mentri keuangan. Pada kurun masa sidang lalu sampai sekarang, pemerintah tentunya telah melakukan adjudsment terhadap stisuais ekonomi dan kami tentu berharap menteri ekonomi telah bekerja keras memperbaikinya sebelum disampaikan oleh presiden nanti,” tambahnya.

Diakui Taufik, APBN 2015 yang disusun pada pemerintahan periode lalu tentunya ada batasan dan ketidaksesuaian dengan program pemerintahan saat ini, meskipun sedikit sudah disesuaikan dengan APBN-P 2015. Namun menurut Taufik hal itu sebenarnya bisa diatasi dengan inovasi-inovasi ekonomi jika para menteri ekonomi bisa berkoordinasi dengan baik sehingga program-program kerakyatan tetap bisa berjalan dan roda perekomian tidak stagnan.

“Kita memiliki BUMN dengan aset Rp 4600 triliun. Seharusnya jika memang program APBN belum bisa berjalan, BUMN bisa ikut mendorong perekonomian dan tidak ikut menjadi stagnan apalagi merugi.Jika tidak berjalan tentunya kita mempertanyakan keabsahan arsitek dari BUMN-BUMN ini,” tegasnya.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, bahwa keuangan negara terbagi antara APBN dan Non APBN. Dana pemerintah Non APBN seperti yang ada di BUMN-BUMN harusnya bisa ikut mensuport dan ikut mendukung jika APBN belum bisa berjalan karena berbagai kendala seperti ketidaksesuaian program. BUMN seharusnya bisa ikut membantu mendorong sektor ekonomi.

“BUMN selain memiliki peran strategis menyerap lapangan kerja, dan mendapatkan berbagai-keuntungan ekonomi lainnya, juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensubsidi kekosongan atau keterbatasan APBN agar ekonomi tidak seperti saat ini. Artinya seharusnya BUMN bisa lebih aktif bergerak mendukung pemerintahan,” tegasnya.

Ketika ditanyakan apakah ketidaksigapan BUMN itu dikarenakan Meneri BUMN, Rini Soemarno terlalu banyak bermain politik yang membuat BUMN tidak fokus  pada kerjanya dan justru terseret  pada permainan politik terutama dalam menggalang relawan, Taufik tidak mau menjawabnya. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada penilaian Jokowi sebagai atasan para menteri untuk menilai apakah ingin mempertahankan para  menterinya atau ingin menggantinya.

“Pak Jokowi tentunya  memiliki penilaian sendiri terkait para pembantu-pembantunya. Jika memang menurut penilaiannya ada menteri yang harus  diganti atau dipertahankan, maka itu sepenuhnya menjadi keputusan Pak Jokowi sendiri.DPR hanya bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan persoalan.Pada intinya dan pastinya kami ingin agar program-program pemerintahan yang pro rakyat bisa berjalan dan berhasil.Kalau untuk itu diperlukan resufle yah  silahkan saja,” tandasnya.

Sementara itu beredar kabar di kalangan wartawan bahwa Jokowi akan segera melakukan resufle kabinet akhir pekan ini. Langkah ini kabarnya akan dilakukan untuk menghindari serangan-serangan dalam sidang tahunan MPR nanti dari parlemen. Selama ini kalangan dewan sendiri sering mengungkapkan kekecewaan pada para pembantu Jokowi. Bahkan tidak kurang kader-kader PDIP mendorong beberapa nama seperti Rini Soemarno untuk segera diresufle.

Masyarakat sendiri saat ini mengalami kehidupan ekonomi yang berat. Karena banyak kebijakan pemerintahan saat ini terutama di bidang ekonomi membuat kehidupan rakyat semakin berat dengan naiknya harga BBM, gas, listrik dan kebutuhan pokok.

Bahkan tidak kurang Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai para menteri ekonomi saat ini justru seperti sedang membuat kehidupan rakyat yang sudah susah bertambah susah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat yang seperti terstruktur, sistematis dan masif.

“Kebijakan pemerintahan saat ini semuanya tidak ada satupun yang pro rakyat. Hidup dan beban kehidupan rakyat makin susah karena kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, gas, listrik. Selain itu APBN pun tidak terserap dan mandek dan nilai rupiah yang terus merosot. Ini kan semua membuat susah rakyat secara terstruktur sistematis dan masif,” tandasnya. (fmc)

 

loading...
Click to comment
To Top